Komentar |
| Ilustrasi. |
Jakarta – Situasi keamanan digital di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Ragam modus penipuan daring kini kian kompleks, meliputi pencurian data pribadi, pembobolan akun digital, hingga penyalahgunaan teknologi canggih seperti deepfake dan pemalsuan dokumen. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat, hingga Mei 2025, kerugian akibat kejahatan siber telah menembus angka Rp2,6 triliun.
Perlunya Pendekatan Kolektif dalam Keamanan Siber
Seiring berkembangnya bentuk serangan, para pelaku industri teknologi informasi menyerukan pentingnya pendekatan keamanan yang lebih terintegrasi. Perlindungan digital tak bisa lagi dijalankan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi antar institusi guna membangun sistem keamanan nasional yang kuat dan responsif.
Pakar keamanan siber menyebutkan bahwa penjahat digital kini bekerja dalam jaringan terorganisasi, menyerang berbagai celah yang ada di sistem digital. Oleh karena itu, pendekatan pertahanan yang bersifat kolektif serta saling terhubung dinilai sebagai solusi terbaik, termasuk di antaranya melalui peran aktif Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).
“Para pelaku siber tak bergerak sendiri. Mereka menyerang dari berbagai sisi. Solusinya bukan sekadar teknologi, melainkan kerja sama antarlembaga dengan sistem yang saling terintegrasi,” ujar Marshall Pribadi, CEO Privy, yang merupakan salah satu PSrE resmi di bawah naungan Kementerian Kominfo.
Teknologi Digital untuk Verifikasi dan Keamanan
Sebagai langkah konkret, sejumlah lembaga keuangan kini mulai mengadopsi identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat. Sistem ini memungkinkan proses verifikasi berlangsung secara otomatis dan akurat, mengurangi ketergantungan pada metode manual yang rawan penyalahgunaan.
Namun, agar teknologi ini bekerja secara maksimal, konektivitas antar institusi menjadi faktor penentu. Kemampuan untuk saling berbagi informasi secara real-time terkait ancaman atau perangkat mencurigakan dapat membantu mencegah serangan sejak dini.
“Kalau satu sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan, informasi itu harus bisa segera diakses oleh sistem lain agar bisa segera diantisipasi,” jelas Marshall dalam diskusi bersama Prof. Rhenald Kasali di kanal YouTube IntrigueRK.
PSrE dan Jaminan Perlindungan Pengguna
PSrE memegang peranan strategis dalam mendukung kepercayaan digital masyarakat. Sebagai contoh, Privy tak hanya menyediakan layanan tanda tangan elektronik, tetapi juga menghadirkan certificate warranty—jaminan ganti rugi jika proses verifikasi mengalami kesalahan dan merugikan pengguna.
“Kalau sampai terjadi penipuan karena dokumen ditandatangani oleh pihak yang tidak sah, kami sebagai PSrE berkewajiban menanggung kerugian tersebut,” tegasnya.
Skema perlindungan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi secara digital, baik bagi pengguna individu maupun pelaku bisnis.
Masyarakat Perlu Melek Digital
Di luar aspek teknologi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital juga sangat menentukan. Edukasi mengenai cara mengenali potensi penipuan, serta kebiasaan untuk selalu melakukan pengecekan keaslian dokumen digital, menjadi kunci mencegah jatuhnya korban.
“Lebih baik curiga dulu. Jangan anggap semua yang diterima secara digital itu valid,” imbau Marshall.
Kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi keamanan terus diperkuat untuk menciptakan standar perlindungan digital nasional yang lebih baik. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong transformasi keamanan di lembaga keuangan, perusahaan teknologi, hingga sektor publik.
“Untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi digital, kita membutuhkan fondasi keamanan yang kokoh. Ini tugas kolektif, bukan sekadar tanggung jawab satu pihak,” tutupnya.
Dengan sinergi lintas sektor dan peningkatan literasi digital masyarakat, Indonesia diyakini mampu menanggulangi ancaman siber secara lebih efektif ke depan.(BY)