Pemkab Dharmasraya Adakan Pertemuan dengan Pemkab Kuansing dan Inhu, Ini yang Dibahas -->

Iklan Cawako Sawahlunto

Pemkab Dharmasraya Adakan Pertemuan dengan Pemkab Kuansing dan Inhu, Ini yang Dibahas

Jumat, 19 Maret 2021

Pemkab Dharmasraya Adakan Pertemuan dengan Pemkab Kuansing dan Inhu, Ini yang Dibahas



Dharmasraya,  fajarsumbar.com - Pemkab Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, gelar pertemuan dengan Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing), serta Pemkab Indra Giri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, atas usulan pembangunan Feeder Tol Dharmasraya-Indragiri Hulu ke Pemerintah Pusat. 


Pertemuan antara ke Tiga Daerah itu, berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Dharmasraya, Jum'at (19/3/21).


Pembahasan tersebut dimotori oleh oara Sekretaris daerah ketiga Kabupaten, serta Asisten dan sejumlah kepala dinas instansi teknis terkait. Mulai darin Kadis PUPR, Kadis Perkimtan, Kepala Bappeda, dan Kepala Bagian Pemerintahan, serta pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.


H. Adlisman, S.Sos, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam pertemuan tersebut  mengutarakan bahwa dalam pembangunan jalan Tol melintasi tiga Kabupaten dari Dua Provinsi, tentu perlu kesepahaman dan kesepakatan antara kedua Provinsi. Terutama sekali dukungan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu. 


"Tentunya perjuangan pembangunan jalan tol ini akan semakin kuat dan akan mendapatkan hasil maksimal jika dilakukan secara bersamaan," terang Adlisman. 


Ia juga menjelaskan dukungan dan kesepahaman pihak Pemkab Kuansing dan Inhu, percepatan pembangunan feeder tol Dharmasraya-Indragiri Hulu, tentu memiliki prospek lebih baik terhadap pengembangan daerah.


Adapun pembangunan feeder tol Dharmasraya-Inhu pada prinsipnya sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. 


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), juga telah datang dan bertemu langsung dengan pihak Pemprov Sumbar dan Pemkab Dharmasraya, perihal koordinasi tentang usulan tersebut, sehingga telah menjadi pembahasan ditingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


Tentunya diperlukan sejumlah proses, dan mekanisme, terutama persiapan dokumen perencanaan, berupa pra fisibility study (FS) DED dan Amdal. Setelah melalui proses dan kajian yang matang, juga diperlukan pembahasan lebih detail serta koordinasi lebih intens antara ke tiga daerah, sehingga menemukan sebuah kesepahaman demi kemajuan daerah, dan kemakmuran masyarakat, pungkas Adlisman. (Fatafza)