Komentar |
| Wabup ikuti Rakor Percepatan Penegasan Batas Daerah secara virtual bersama Mendagri, Jum'at (30/4) |
Tanah Datar, fajarsumbar.com - Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penegasan Batas Daerah secara zoom meeting, yang dipimpin Mendagri M. Tito Karnavian, diikuti Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, SH. MH, di Gedung Indo Jolito, Jum'at (30/4/21).
Rakor ini diikuti Plh. Sekda Edi Susanto dan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Suhermen, Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah, Kepala Dinas PU Nofi Hendri, Kepala Dinas PMPTSP Naker Zarratul Khairi, Kepala Dinas Perkim LH Dessy Trikorina, Kepala Kantor ATR/BPN Tanah Datar, Kabag POD Herison, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal.
Mendagri Tito Karnavian dalam penyampaiannya mengungkapkan 5 Prioritas Pembangunan di Indonesia Tahun 2019 - 2024, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Menyederhanakan Regulasi, Reformasi Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
Tito menambahkan terkait ditetapkan batas daerah, setidaknya ada 8 manfaat yang bisa dirasakan, yakni Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, Menciptakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, Kejelasan luas wilayah, Kejelasan pengaturan tata ruang, Kejelasan administrasi kependudukan, Kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), Kejelasan administrasi pertanahan, dan Kejelasan perijinan pengelolaan SDA.
Sementara itu Wabup Richi Aprian selepas zoom menyampaikan, permasalahan perbatasan Tanah Datar dengan daerah tetangga yang berbatasan langsung sudah menunjukkan progres atau perkembangan yang menggembirakan.
"Alhamdulillah, permasalahan tapal batas dengan Kota Padang Panjang yang sudah terjadi semenjak 2011 lalu, kami bersama Bupati beberapa waktu lalu didampingi OPD terkait melakukan pembicaraan dengan Walikota Padang Panjang yang juga didampingi OPD terkaitnya sudah sepakat dan saat ini surat rekomendasi sedang diproses di Kemendagri, sehingga bisa dikatakan sudah selesai," ujar Richi.
Wabup Richi tambahkan, saat ini ada tiga tapal batas lagi yang sedang dibahas dan ditindaklanjuti, dan menunggu mediasi dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
"Tiga itu adalah perbatasan Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman. Dimana ketiga lokasi ini sudah dicek lapangan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) dan datanya sudah dikirim ke Provinsi, tinggal kita menunggu tindaklanjut fasilitasi dan mediasi," pungkas Wabup Richi Aprian. (fdy)