Dosen HTN Trisakti Radian Syam Nilai Pengesahan RPJMD Kab.Solok Inkonstitusional -->

IKLAN ATAS

Dosen HTN Trisakti Radian Syam Nilai Pengesahan RPJMD Kab.Solok Inkonstitusional

Jumat, 20 Agustus 2021
Radian Syam


Kab.Solok, fajarsumbar.com - Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Trisakti Jakarta Radian Syam mengatakan, pengesahan RPJMD Kabupaten Solok dinilainya inkonstitusional dan cacat hukum, karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan Undangan sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, UU MD3 serta PP No: 12 Tahun 2018 terkait Tatib Tertib DPRD.


Menurut Radian Syam, aturan tersebut mengatur tentang mekanisme dalam setiap pengambilan keputusan di DPRD, terlebih jika ketua DPRD tidak sedang berhalangan baik meninggal dunia, diberhentikan oleh Parpol dan tersangkut pidana. 


"Jadi jika hal tersebut tidak terpenuhi maka artinya ketua DPRD masih sah," ujar Radian Syam, sebagaimana dilansir kabarnagari.com, Kamis 19 Agustus 2021.


“Ini bisa dikatakan, mereka melakukan rapat paripurna secara sepihak, karena ketua DPRD tidak dihadiri bahkan tidak pula ada halangan. Jika alasan mereka itu soal mosi tidak percaya, maka hal itu juga tidak bisa dibenarkan. Harus terlebih dahulu ada pembahasan di Bamus dan yang pada akhirnya ada keputusan dalam rapat paripurna DPRD, namun setelah itu dibawa ke partai politik yang nantinya Parpol tersebut yang menentukan siapa penggantinya," jelas Radian.


"Terkait skorsing yang juga telah diketok oleh ketua DPRD, maka ada mekanismenya yang diatur oleh PP No 12 Tahun 2018 serta Tatib, maka tidak dapat sepihak dilakukan oleh pimpinan atau anggota lain," tutup Radian Syam


Pernyataan terkait skorsing dalam sidang tersebut juga disampaikan Dodi Hendra via Whatsapp. Ketua DPRD Kab.Solok Dodi Hendra mencatat, bahwa pasca keributan dalam sidang rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Ketua DPRD Solok Dodi Hendra akhirnya men-skors sidang tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.


Sebagaimana diketahui pascaribut dan nyarisnya bakuhantamnya sesama anggota DPRD Kabupaten Solok pada rapat parpurna, Rabu (19/8/2021) siang. Kemudian Ketua DPRD Dodi Hendra menskor sidang sampai waktu yang belum ditentukan.


Tanpa dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok,  RPJMD itu rupanya telah disyahkan pada malam hari, Rabu (19//8/2021) juga tanpa dihadiri Wakil Bupati, Jon Firman Pandu, SH, Anggota Fraksi Partai Gerindra dan Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) lainnya.


Yang hadir pada pengesahan RPJM itu hanya Bupati Solok Epyardi Asda, M.Mar, Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir dan Lucki Efendi, Asisten II Drs. Medison, M.Si, Sekretaris DPRD Muliadi Marcos, sejumlah anggota DPRD, para kepala OPD Pemkab Solok serta lainnya.


Artinya, pengesahan Ranperda RPJMD disahkan, meski terjadi kericuhan pada siang harinya, Ranperda RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026, tetap disahkan menjadi peraturan daerah oleh DPRD bersama Pemkab Solok.


Dodi selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok akan membuat surat ke gubernur dan ke Mendagri. "Ada sembilan poin yang akan dilaporkan, sesuai fakta yang ada," katanya kepada fajarsumbar.com.


"Apa yang telah terjadi saat ini silahkan masyarakat yang menilai," pungkasnya. (nr/def)