Komentar |
| ilustrasi |
Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menerima sejumlah laporan dari daerah terkait kabar bahwa pemerintah kembali tak akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru untuk 2022.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengungkapkan, keputusan pemerintah tersebut tertuang dalam Surat Menpan RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 yang diteken pada 27 Juli 2021. Menurut dia, saat ini sejumlah daerah tengah menindaklanjuti surat edaran tersebut.
"Poin surat ini adalah pemerintah kembali tidak akan membuka lowongan guru PNS pada 2022," kata Satriwan dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021) sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.
Beberapa daerah yang telah menindaklanjuti edaran Menpan-RB tersebut antara lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir, Riau; dan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Dalam surat yang diterima P2G, pada intinya, mengumumkan dan memerintahkan jajaran Pemda setempat bahwa pengadaan ASN 2022 hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Satriwan mengaku banyak menerima keluhan dari guru terkait keputusan pemerintah tersebut. Bukan saja dari guru honorer, keluhan juga datang dari mahasiswa keguruan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Pasalnya, dengan keputusan itu, pemerintah dengan demikian untuk kali kedua tak membuka lowongan CPNS untuk guru setelah 2021.
"Kami cemas dan khawatir sekali, Surat Menpan-RB menjadi dasar Pemda tidak mengusulkan formasi guru PNS pada 2022," kata dia.
Menurut dia, keputusan pemerintah untuk tak membuka lowongan CPNS guru pada 2022 hanya akan menambah daftar masalah terkait krisis jumlah guru di Indonesia. Ia mengatakan, kekurangan jumlah guru secara nasional tak akan terpenuhi sebab PPPK hanya dikontrak selama lima tahun.
Mengutip data Kemendikbudristek, kata Satriwan, Indonesia saat ini kekurangan sedikitnya 1,3 juta guru. Sedangkan, di sekolah negeri, persentase guru ASN hanya mencapai 60 persen.
"Jadi faktanya selama ini, keberlangsungan proses pendidikan di sekolah negeri ditopang peran besar guru-guru honorer," kata Satriwan.
"Para guru honorer dan lulusan LPTK berlomba mengikuti seleksi CPNS pada 2018-2019. Tapi harapan tersebut pupus sudah pada 2021 dan akan terulang kembali pada 2022 nanti. Pemerintah sungguh tak punya sense of crisis," imbuhnya.
Hingga berita ini terbit, Kemenpan-RB belum angkat bicara terkait kabar tersebut. CNNIndonesia.com,telah menghubungi Kepala Biro Humas Kemenpan-RB Andi Rahadian lewat pesan singkat dan telepon, namun tak mendapat respons. (*)