Hong Kong Memulai Pemilihan Calon Komite Pemilu -->

Hong Kong Memulai Pemilihan Calon Komite Pemilu

Minggu, 19 September 2021

Dari hasil pemungutan surat tersebut, nantinya akan dihasilkan komite pemilihan yang akan bertugas memilih pemimpin Hong Kong berikutnya.

Jakarta - Kurang dari 5.000 masyarakat Hong Kong yang sebagian besar merupakan kalangan pro-kemapanan mulai memberikan suara untuk calon anggota komite pemilu pada Minggu (19/9).


Dari hasil pemungutan surat tersebut, nantinya akan dihasilkan komite pemilihan yang akan bertugas memilih pemimpin Hong Kong berikutnya.


Para kandidat komite pemilihan diketahui juga telah menjalani pemeriksaan dan dinilai setia kepada Beijing. Selain itu, mereka juga telah didukung oleh pemerintahan China beserta beberapa anggota legislatifnya.


Sementara itu, kandidat pro-demokrasi dipastikan hampir tidak hadir dalam penyelenggaraan pemilihan pertama Hong Kong tersebut. Pasalnya pemerintah China sendiri telah merombak sistem pemilihan kota untuk memastikan bahwa "hanya patriot" yang nantinya akan memerintah Hong Kong, sebagaimana dikutip cnnindonesia.com.


"Seluruh tujuan meningkatkan sistem pemilihan adalah untuk memastikan patriot mengelola Hong Kong," jelas Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dikutip dari REUTERS, Minggu (19/9) pagi.


"Saya sangat meragukan bahwa pemerintah atau negara lain akan mengizinkan pemilihan umum untuk legislatif lokal mereka dari orang-orang yang misinya adalah untuk merusak kepentingan nasional atau keamanan nasional," lanjutnya.


Komite pemilihan ini nantinya akan memilih 40 anggota Dewan Legislatif pada Desember mendatang, dan bertugas menentukan kepala eksekutif di bulan Maret 2022.


Seiring dengan pelaksanaan pemungutan suara ini, pihak Kepolisian Hong Kong juga telah meningkatkan keamanan di seluruh kota. Dilaporkan setidaknya ada 6.000 petugas yang dikerahkan agar proses pemilihan berjalan lancar, di mana sekitar 4.900 orang diperkirakan akan memberikan suara.


Perubahan terbaru pada sistem politik tersebut merupakan serangkaian langkah pemerintah China untuk menempatkan pusat keuangan internasional di jalur otoriter.


Termasuk sebagai kebijakan lanjutan pasca penerbitan Undang-undang keamanan nasional yang menghukum siapa saja yang dianggap oleh Beijing sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing.


Kebanyakan aktivis dan politisi pro demokrasi sendiri saat ini berada di penjara atau telah melarikan diri ke luar negeri.


Parlemen China pada bulan Mei lalu diketahui telah mengubah sistem pemilihan Hong Kong dengan mengurangi perwakilan demokratis pada lembaga-lembaga pemerintahan dan memperkenalkan mekanisme pemeriksaan calon dan pemenang pemilihan.


Ini semua bertujuan untuk menghilangkan pengaruh apa pun yang dapat diberikan oleh kelompok oposisi.


Perubahan tersebut juga secara dramatis mengurangi pengaruh kuat para taipan yang ada di kota tersebut. Meskipun kelompok-kelompok yang dekat dengan kepentingan bisnis mereka diketahui tetap hadir di komite yang memilih kepala eksekutif Hong Kong itu.


Para taipan keluar, digantikan oleh penerus


Pemerintah China menjanjikan hak pilih universal sebagai tujuan akhir bagi Hong Kong dalam mini-konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar, yang juga menyatakan bahwa kota itu memiliki otonomi yang lebih luas dari Beijing.


Juru kampanye demokrasi dan negara-negara Barat mengatakan, perombakan politik tersebut telah menggerakkan Hong Kong ke arah yang berlawanan. Meninggalkan oposisi demokratis dengan ruang paling terbatas sejak Inggris menyerahkan bekas jajahan itu kembali ke China pada 1997.


Keanggotaan komite untuk 117 anggota dewan distrik tingkat komunitas, yang didominasi oleh kaum demokrat telah dicabut. Sementara lebih dari 500 kursi yang ditujukan untuk kelompok bisnis, politik, dan akar rumput Cina ditambahkan.


Keterwakilan dari sub-sektor profesional yang sejak lama diisi oleh kelompok pro-demokrasi dikurangi dengan penambahan anggota ex-officio.


Banyak taipan terkemuka, termasuk orang terkaya Hong Kong Li Ka-shing, untuk pertama kalinya tidak akan berada dalam komite pemilihan. Hal ini dikarenakan Beijing berusaha menyeimbangkan kembali kekuatan dari konglomerat besar ke bisnis kecil.


Tiga pemimpin besar perusahaan properti yakni Li dari CK Asset Holdings, Lee Shau-kee dari Henderson Land, dan Henry Cheng dari New World Development dikabarkan juga telah mengundurkan diri dari pemilihan. Meskipun putra mereka masih akan berupaya mempertahankan kursi tersebut.(*)