Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD TA 2022 -->

Adsense-ATAS

Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD TA 2022

Senin, 15 November 2021

Wabup Richi Aprian menerima berkas Pandangan umum Fraksi-fraksi dari Ketua DPRD Tanah Datar, di ruang sidang utama, Senin (15/11) 



Tanah Datar, fajarsumbar.com - Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Setempat, Senin (15/11/21).


Rapat Paripurna ini dipimpin dan dibuka Ketua DPRD H. Rony Mulyadi, Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, serta dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, SH. MH, Forkopimda, Anggota DPRD Tanah Datar, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kepala OPD, para Camat, Kabag, dan undangan lainnya. 

 

Adapun juru bicara Fraksi yang menyampaikan, Pandangan Umum ini adalah Fraksi PPP dengan jurubicara Zulhadi, Fraksi PKS Abu Bakar, Fraksi Hanura Wadrawati, Fraksi Perjuangan Golkar Afriman Dt. Majo Indo, Fraksi Gerindra Afrizal Dt. Rajo Lenggang, Fraksi Nasdem Adrijinil Simabura Dt. Rangkayo Mulia, Fraksi Demokrat Eri Hendri, dan Fraksi PAN Jasmadi. 

 

Pandangan umum Fraksi-fraksi dimulai dari Fraksi PPP yang memberikan pertanyaan tentang Dana BKBK kepada Nagari, yang sudah dianggarkan pada APBD 2021 tapi belum juga di transfer, padahal tahun anggaran sudah hampir berakhir. Kemudian mohon penjelasannya, tentang uang lembur pada Satpol PP dan Damkar, apakah dianggarkan pada TA 2022.


"Karena kita sering mendapatkan keluhan dari kawan-kawan yang bertugas dari non ASN atau THL, mereka dituntut bekerja 24 jam tapi kesejahteraan mereka kurang diperhatikan, mohon penjelasannya," ujar jubir PPP Zulhadi. 


Sementara Fraksi Perjuangan Golkar menyorot tentang, terjadinya pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dengan jumlah yang cukup besar untuk Kabupaten Tanah Datar, apakah karena sarapan anggaran Covid-19 yang rendah, serta penanganan yang tidak serius dan sungguh-sungguh dari Pemda, sehingga Pemerintah Pusat melakukan pemotongan anggaran DAU dan DID Tanah Datar, karena dianggap lalai dan tidak fokus dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Datar. 


"Jadi mohon penjelasannya, kami menilai bahwa Pemerintah Daerah abai dan lalai dalam sektor ini," jelas jubir Perjuangan Golkar Afriman. 

 

Setelah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Pimpinan Sidang Rony Mulyadi menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota fraksi, yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya dan kepada bapak ibu serta seluruh undangan yang telah mengikuti Sidang Paripurna ini. 

 

Untuk memberikan kesempatan kepada saudara Bupati mempersiapkan nota jawabannya, maka Rapat Paripurna dilanjutkan hari Rabu (17/11) dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Ranperda tentang APBD TA 2022. (fdy)