Komentar |
| AS akan jual 4 drone tempur ke Ukraina |
WASHINGTON - Gedung Putih berencana untuk menjual empat drone tempur MQ-1C Gray Eagle ke Kiev, Ukraina. Laporan Reuters yang mengutip tiga orang yang mengetahui masalah tersebut menyatakan Presiden Amerika Serikat (AS) AS Joe Biden bermaksud memberi tahu Kongres tentang potensi penjualan "dalam beberapa hari mendatang."
Gray Eagle adalah versi terbaru dari drone penyerang MQ-1 Predator Angkatan Darat AS, yang telah banyak digunakan untuk serangan udara di Timur Tengah.
Pesawat tak berawak ini dapat terbang selama 40 jam lebih dan dilengkapi hingga delapan rudal Hellfire, sebagaimana dikutip okezone.com.
Menurut Reuters, penjualan masih bisa diblokir oleh Kongres atau dibatalkan oleh Gedung Putih. Rencana tersebut telah ditinjau di Pentagon selama beberapa minggu.
Seorang juru bicara Gedung Putih merujuk permintaan komentar Reuters ke Pentagon, yang juru bicaranya mengatakan kepada kantor berita bahwa “tidak ada yang perlu diumumkan.”
Bulan lalu, Biden mengesahkan bantuan militer dan bantuan lainnya senilai USD40 miliar (Rp421 triliun) ke Ukraina di tengah kampanye militer Rusia melawan negara tetangga. Washington sebelumnya berjanji untuk memasok Kiev dengan drone kamikaze anti-armor Switchblade dan drone pengintai Puma. Sementara itu, Ukraina telah menggunakan UAV serang Bayraktar TB2 buatan Turki di medan perang.
Pada Rabu (1/6/2022), Biden mengkonfirmasi bahwa Washington akan mengirim beberapa peluncur roket HIMARS ke Ukraina sebagai bagian dari "paket bantuan keamanan" terbaru.
Moskow telah memperingatkan bahwa setiap sistem senjata buatan asing akan diperlakukan sebagai target yang sah begitu memasuki wilayah Ukraina. Rusia juga menuduh Barat "membanjiri" Ukraina dengan senjata.
Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.(*)