Komentar |
| Bupati Suhatri Bur didampingi Wabup Rahmang serahkan cendramata kepada Wamen Naker Alfiansyah Noor dalam agenda Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri di Hall Kantor Bupati, Rabu 20 Juli 2022 (foto.dok.ikp) |
Parit Malintang - Terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Dari tahun ke tahunnya, generasi milineal yang menamatkan pendidikan dari berbagai jenjang terus bertambah. Sehingga terjadi ketidakseimbangan, maka berimbas pada tingginya angka pengangguran di berbagai daerah, termasuk Padang Pariaman.
Menghadapi penomena demikian, Bupati Suhatri Bur terus berupaya mencarikan peluang bagi generasi muda yang belum memiliki pekerjaan. Dalam hal ini, agar memiliki penghasilan supaya cerah masa depan mereka. Tentunya dengan memiliki pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Lantas pekan lalu, Bupati Suhatri Bur yang akrab disapa Aciak ini berkesempatan melakukan mediasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta.
Ia membicarakan mengenai lapangan kerja yang tersedia dan mungkin dapat diisi oleh pencari kerja asal Kabupaten Padang Pariaman.
Berdasarkan data dari Aplikasi Sisnaker yang berasal dari 17 Kecamatan di Padang Pariaman, masih banyak para pencari kerja yang berasal dari tingkat pendidikan SMA hingga S1. Pada tahun 2021, pencari kerja berjumlah sebanyak 1.430 orang. Sementara itu, terhitung sampai bulan Juni 2022 terdapat 943 pencari kerja.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Suhatri Bur didampingi Wakil Bupati Rahmang pada acara Sosialisasi BP2MI dan Peluang Kerja Luar Negeri Program BP2MI di Hall Kantor Bupati, Parit Malintang, Rabu, (20/07/22).
Menurutnya, kesempatan kerja banyak tersedia di beberapa negara. Oleh karena itu, ia mengimbau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar terus melakukan pelatihan dan bimbingan untuk mempertajam skill sehingga dapat bekerja di luar negeri melalui lembaga yang legal.
“Sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja dan prosedur yang benar untuk bekerja ke luar negeri agar bekerja dengan aman. Juga, memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia" urainya.
Kata dia, sosialisasi ini menjadi upaya Pemerintah Daerah melalui Disdagnakerkop UKM dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran, juga seiring dengan hadirnya BP2MI di tengah-tengah masyarakat Padang Pariaman.
Sedangkan, Wakil Menteri Tenega Kerja Republik Indonesia Alfiansyah Noor mengatakan, salah satu bentuk kehadiran Negara dalam memberikan pelindungan kepada PMI adalah dengan penetapan kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017.
“Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat mempertahankan hak-haknya ketika bekerja di negara luar" ungkapnya.
Alfiansyah Noor yang merupakan putra daerah Sumatera Barat kelahiran Tanah Datar ini menambahkan, perlindungan terhadap PMI dan CPMI tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Melainkan harus ada sinergitas dari pemangku kepentingan agar perlindungan tersebut dapat terwujud.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Seriulina Tarigan mengatakan, PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas.
Dengan adanya PMI, kata dia, dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan keluarga.
“Oleh karena itu, melindungi PMI dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah tugas kami, sesuai dengan amanat Presiden" tegasnya.
Acara sosialisasi yang digelar sehari ini, turut dihadiri Sekda Rudy Repenaldi Rilis, Unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD/Badan/Bagian di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, Camat dan Wali Nagari se-Padang Pariaman, serta Calon Pekerja Migran Indonesia asal Padang Pariaman.(ikp/809)