Komentar |
| Pemerintah Daerah Padang Pariaman lakukan rapat kordinasi tentang Percepatan E-Katalog Lokal Daerah di Ruang Rapat Sekda, Selasa 26 Juli 2022 (foto.dok.ikp) |
Parik Malintang - Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kabupaten Padang Pariaman adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan E-Katalog lokal daerah di Ruang Rapat Setdakab, Selasa (26/07/22).
E-Katalog atau Katalog Elektronik merupakan bagian dari metode pembelian barang dan jasa melalui e-Purchasing dengan menggunakan produk dalam negeri. Pencadangan dan pelaksanaan belanja tersebut diperuntukan bagi paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Kabag LPBJ Padang Pariaman Alfiardi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, Pemerintah Daerah diminta untuk memperbanyak penggunaan produk dalam negeri karena setiap aksesnya tercatat secara elektronik.
“Adapun manfaat dari e-katalog lokal yakni cepat, mudah, dan tercatat secara elektronik. Baik itu barang, pekerjaan kontruksi, serta jasa lainnya sehingga pembelanjaan Pemda lebih praktis dan transparan ” jelas Afriadi dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, hal ini merupakan koordinasi awal dan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang mana menuntut percepatan terkait input produk dalam negeri ke produk UMK dan Koperasi untuk masuk ke dalam katalog lokal. Kemudian, Kepala Daerah diminta untuk memerintahkan OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui program katalog lokal.
“Kita juga mengajak DPMPTP dan Disdagnakerkop UKM agar dapat mendorong penyedia barang yang berpotensi untuk mempercepat membuat NPWP dan persyaratan lainnya, apabila ada yang dibutuhkan. Sehingga bisa ditampilkan di etalase E-Katalog” ungkapnya.
Produk yang tersedia di etalase e-katalog saat ini, sebut Afriadi, berjumlah 10 produk. Kesepuluh produk tersebut, alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, Beton Ready Mx, jasa keamanan, jasa kebersihan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, serta servis kendaraan.
Sebelum rapat ditutup, Alfiardi menambahkan agar E- katalog dapat digunakan secara maksimal, maka penyedia harus segera menyediakan kebutuhan yang akan di belanjakan pengguna E-katalog.
"Kapan perlu, kita adakan kunjungan ke penyedia barang atau jasa yang berpotensi,” tutupnya mengakhiri.
Dalam rapat yang digelar selama satu hari ini, dihadiri Bagian Ekonomi, DPMPTP, Disdagnakerkop dan UKM yang mendapatkan dukungan penuh untuk dilaksanakannya percepatan E- Katalog lokal Daerah ini. (ikp/809)