Komentar |
| Drs. Asrul |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) harus optimal dalam penanggulangan kemiskinan Kota Padang Panjang.
Penegasan itu disampaikan Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Padang Panjang 2022, Kamis (11/8) di aula Bappeda.
Menurutnya ada beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, kebijakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak dasar, kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan kelurahan.
"Angka kemiskinan Padang Panjang selama tahun 2021 berada pada angka 5,92%. Untuk target penurunan angka kemiskinan tahun ini ditargetkan pada angka 5,64% dan pada 2023 diangka 5,36%," sebutnya.
Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, ada beberapa kendala. Yakni keterpaduan validasi data terbatas, integrasi program kegiatan masih kurang, pendanaan yang masih terbatas, pola kemitraan belum optimal.
Terkait hal tersebut, dikatakan, pentingnya updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanganan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur terkait dalam penanganan kemiskinan sesuai arahan walikota dan wakil walikota.
Sementara itu, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si memaparkan hasil studi tiru yang dilakukan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi 3 Juli lalu.
"Dari kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang dapat diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda tentang penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi," tuturnya. (syam)