Aprizal |
Payakumbuh, fajarsumbar.com - Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi
Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya
serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Aprizal
menyampaikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Dalam rangka pencapaian Program
Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2023, RAPBD tahun 2023
hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat
menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional.
- Fraksi Partai Gerindra DPRD
Kota Payakumbuh sangat sepakat dengan tema Pembangunan Kota Payakumbuh
dalam RPD / Rencana Pembangunan Daerah adalah percepatan pemulihan ekonomi
dan sosial budata serta reformasi struktur untuk pertumbuhan berkelanjutan
karena tema ini sangat menyentuh lansung pada masyarakat kita dan
berdampak pada SDM baik masyarakat maupun pemerintahan di Kota Payakumbuh.
Kita yakin dan percaya, DPRD khususnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota
Payakumbuh sepakat bersamaPemko untuk mewujudkan demi kesejahteraan masyarakat
Payakumbuh dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap
program dan kegiatan syarat akan tema tersebut. Mohon menjadi perhatian!
- Karena dengan adanya penurunan
pada pendapatan daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh
berharap alokasi anggaran untuk masing – masing SKPD akan dapat digunakan
secara tepat, efisien dan berhasil guna demi Kota Payakumbuh.
Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang
menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota
Payakumbuh, yaitu :
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Fraksi
Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu adanya kerjasama lintas
sektor / lintas OPD, beberapa diantaranya Dinas Sosial, Dinas Nakerin, DP3A
P2KB, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim, Disduk dan Capil agar punya data
yang sama atau minimalnya data sinkron dari hulu ke hilir, ketika status
masyarakat sudah meningkat dan rasanya tidak perlu dibantu lagi dapat segera
kita keluarkan hingga meningkatlah taraf hidup / status ekonomi masyarakat tersebut.
Namun sebelum itu, program dan kegiatan beberapa OPD tersebut perlu
disinkronkan contohnya bantuan ke individu / kelompok masyarakat jangan sampai
tumpang tindih begitupun dengan pembinaannya.
Dinas Pertanian
Jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023,
Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 18,9 milyar.
Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota
Payakumbuh lebih 60%. Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra Kota Payakumbuh
menyarankan penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian dalam pemulihan ekonomi
secara makro di Kota Payakumbuh terutama untuk :
-Pemasaran produk pertanian dengan aktifkan TA ( Terminal Agrobisnis ) dan STA
( Sub Terminal Agrobisnis ).
-Permodalan dibidang pertanian dengan mengaktifkan KopTan ( Koperasi Pertanian
) dan L-KMA ( Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ).
-Meningkatkan produktivitas petani untuk budidaya pertanian dengan cara
memberikan bantuan dan subsidi secara langsung kepada petani.
Dinas Kesehatan
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh melihat kalaun penganggaran untuk
Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 154,9
milyar, apakah sudah berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan
pelayanan? Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta
untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang. Mohon Penjelasan!
Terkait pengangkatan PPPK, Fraksi Partai
Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk
mengakomodir tenaga kesehatan dan profesi lainnya yang tidak bisa diangkat
melalui aturan pusat, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mendorong
Pemko untuk segera membuat payung hukum maik melalui Perda atau minimal melalui
Perkasa / Perwako karena di Permendagri 79 th 2018 tentang BLUD masih membuka
ruang, BLUD bisa angkat pejabat pengelola dan pegawai baik ASN maupun PPPK.
Mohon diPertimbangkan!
Dinas Sosial
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit
tugas Dinas Sosial seperti adanya bantuan BLT BBM yang sekarang ini lagi
berjalan sesuai pemberitahuan dari Kemensos RI karena dengan adanya kenaikan
BBM yang berpengaruh besar pada masyarakat umum namun masih banyak masyarakat
yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak juga
mendapatkannya sedangkan yang kita ketahui kalau bantuan tersebut berhak
didapatkan oleh masyarakat yang masuk kedalam data DTKS seperti himbauan
Kemensos RI. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin mengetahui
kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Karena masih banyak masyarakat yang
menyampaikan keluhannya langsung pada DPRD daripada pada RT dan Lurah. Mohon
Penjelasan!
Perlu kita fokuskan pada OPD Nakerin dan Dinas
Koperasi dan UKM untuk dapat kiranya memberikan bantuan usaha / permodalan ada
masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan
tetap melakukan pembinaan dan tidak dilepaskan begitu saja, Fraksi Partai
Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan agar usulan tersebut dapat
dipertimbangkan.
DPM – PTSP
Plafon sebesar 5,1 milyar, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menilai
OPD tersebut sangat urgent posisinya selama ini baik dalam promosi Kota
Payakumbuh maupun untuk banyak layanan lainnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD
Kota Payakumbuh sangat apresiasi, namun kita melihat anggaran sangat minim di
DPM-PTSP tersebut, mengingat peran utamanya dalam meningkatkan iklim investasi
di Kota Payakumbuh mencari investor untuk berinvestasi d Kota Payakumbuh.
Mempelopori OPD lainnya untuk mempromosikan Kota Payakumbuh kedepan. Kita
bersaran untuk dinaikkan anggaran dengan menambah program kegiatan untuk
meningkatkan iklim investasi. Mohon Tanggapan!
- Dan perlunya penataan dan
pengarahan untuk mushalla-mushalla yang telah ada TPA/TPSA agar lebih
jelas lagi masalah honor guru gajinya demi kesejahteraan guru ngaji dan
kelancaran program mengajarnya.
- Seperti yang kita ketahui kalau
plafon dana hibah untuk tahun 2023 ini sangat besar, kami Fraksi Partai
Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar untuk disisir lagi, OPD – OPD
apa saja yang menerima dana hibah tersebut dan digunakan untuk apa saja?
Mohon Penjelasan !.(ul)