Komentar |
| Bupati bersama Wabup ikuti Rakor Penanggulangan kemiskinan di Sumbar, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis (6/10) |
Jakarta, fajarsumbar.com - Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersama Wakil Bupati Richi Aprian, SH, MH, selaku Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tanah Datar, hadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2022, yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, di Hotel Balairung Jakarta Timur, Kamis (6/10/22).
Kepala Bappeda Provinsi Sumbar Medi Iswandi dalam laporannya menyampaikan, Rakor ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pusat dan daerah, dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, serta mendukung program prioritas pembangunan nasional, untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024 menjadi 0% dan meningkatkan koordinasi integrasi, sinergitas dan sinkronisasi, antara TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten/Kota se Sumbar, dalam penanggulangan kemiskinan di Sumbar.
Medi Iswandi juga menyampaikan, bahwa pada Rakor tersebut juga menghadirkan narasumber diantaranya Gubernur Sumbar Mahyeldi, Direktur SUPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sekretaris Eksekutif TNP2K.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya sampaikan, untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumbar mengajak seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir pada rakor tersebut, untuk mengoptimalkan potensi masyarakat baik yang di ranah maupun di rantau.
Disebutkan Mahyeldi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar pada periode 2013 sampai Maret 2022, tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
Sebelumnya, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan program yang dijalankan selama kurun waktu tahun 2021 sampai 2022, telah berhasil menjadikan Tanah Datar menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinannya terendah, diantara kabupaten lainnya di Sumbar, dengan persentase 4,44%, sedangkan Provinsi berada di angka 6,04%.
Terkait dengan target 0% terhadap kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dikatakan Bupati Eka Putra, saat ini Tanah Datar berada di angka 0,18% dan ditargetkan pada tahun 2023 Tanah Datar sudah bebas dari kemiskinan ekstrem atau sudah 0%.
"Itukan data dari BPS, Alhamdulillah Saya senang sekali tadi kita di tingkat kabupaten se Sumbar berada di nomor satu dengan persentase 4,44% diatas provinsi. Kalau kita lihat data tadi bahkan ada kabupaten yang tingkat kemiskinannya mencapai 14% lebih," tutur Bupati Eka Putra.
Bupati juga sampaikan, yang mendukung Tanah Datar menjadi peringkat satu tingkat kabupaten se Sumbar dalam penanggulangan kemiskinan, terutama karena Tanah Datar merupakan kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi daerah se Sumatera.
Sedangkan, Wabup Richi Aprian saat diminta menjadi narasumber dadakan pada Rakor tersebut mengatakan, bahwa Pemkab Tanah Datar untuk penanggulangan kemiskinan telah melakukan pertemuan lebih 10 kali.
"Yang paling penting kita harus paham apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan, data yang ada juga harus sama antara Dinas Sosial dengan yang lainnya, kalau belum sama berarti ada kesalahan dan harus diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan kepada masyarakat," ujar Wabup Richi.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan perlunya meningkatkan program-program yang pro rakyat seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Datar serta tim yang dibangun juga harus kompak agar tujuan bisa dicapai bersama-sama. (*rel/F12)