Sekda Tanah Datar Ikuti Rakor Pencabutan PPKM Secara Virtual -->

Iklan Atas

Sekda Tanah Datar Ikuti Rakor Pencabutan PPKM Secara Virtual

Senin, 02 Januari 2023

Sekda Tanah Datar bersama kepala OPD mengikuti Rakor Pencabutan PPKM secara virtual, dari Ruang Sekda, Senin (2/1) 

 


Tanah Datar, fajarsumbar.com - Bupati Tanah Datar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Iqbal Ramadi Payana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual, dari ruang kerja Sekda, Senin (2/1/2023). 


Ikut mendampingi Sekda dalam Rakor penjelasan pencabutan PPKM yakni, Plt. Kadis Pertanian Sri Mulyani, Kadis Koperindag Hendra Setiawan, Kadis Kesehatan Yesrita Zedrianis, Kepala Satpol PP dan Damkar Harfian Fikri, Kalaksa BPBD Yusnen, Kabag Perekonomian Masni Yuletri dan lainnya. 


Kegiatan Rakor ini dipandu Kementerian Dalam Negeri RI, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo. Pada kesempatan itu juga hadir Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se Indonesia. 


Menko Bidang Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, hampir tiga tahun sejak pandemi Covid-19, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. 


"Penghentian kebijakan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya situasi pandemi Covid-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat," ucapnya.


Luhut tambahkan, penghentian PPKM sebagai upaya transisi dari pandemi menuju endemi. Meskipun begitu, masyarakat harus tetap waspada. Apalagi, pandemi secara global belum usai. "Meskipun PPKM telah dihentikan, namun protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, terutama di pusat pelayanan kesehatan," ujarnya.


Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menambahkan, proses transisi pandemi ke endemi dilakukan secara bertahap. Sebab, transisi ini akan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.


"Begitu endemi, peran masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri menjadi sangat penting. Sebab, pemerintah tidak akan intervensi lagi. Maka dari itu, sejauh ini masih transisi, sebab hanya kebijakan PPKM saja yang dicabut," ungkapnya. 


Sedangkan, Sekda Iqbal mengatakan, pencabutan PPKM seakan menjadi kabar baik di awal tahun 2023. "Tidak bisa dipungkiri bahwasanya penyesuaian PPKM mampu menjaga pemulihan ekonomi, namun kita harus tetap waspada, dengan terus mendorong vaksinasi serta mengedepankan protokol kesehatan," ujarnya. (F12)