Terkait APIP dan APH, Bupati Tanah Datar Ikuti Zoom Meeting Bersama Kemendagri -->

Terkait APIP dan APH, Bupati Tanah Datar Ikuti Zoom Meeting Bersama Kemendagri

Rabu, 25 Januari 2023

Bupati Eka Putra bersama Forkopimda mengikuti Rakor dengan Kemendagri RI melalui Zoom Meeting

 

Tanah Datar, fajarsumbar.com - Bupati Tanah Datar Eka Putra mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah se-Indonesia, di Gedung Indo Jolito Batusangkar, secara virtual mengunakan aplikasi Zoom Meeting, yang dinahkodai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, yang disiarkan langsung dari Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1/2023).


Turut mendampingi Bupati mengikuti Rakor Inspektur Daerah se-Indonesia melalui zoom meeting yaitu, Kajari Tanah Datar Otong Hendra Rahayu, SH. MH, Kapolres Tanah Datar diwakili Kepala Bagian Ren. AKP Irsal, SH, Sekretaris Inspektorat Tanah Datar Dra. Lisda M dan tamu undangan lainnya. 


Rakor itu diselenggarakan dalam rangka penandatanganan kerja sama antara Kemendagri RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI, tentang koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), terkait penanganan laporan di pemerintahan daerah.


Dikesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian berharap, Kepala Daerah berserta jajarannya memanfaatkan APIP sebagai pengawasan anggaran, sehingga tidak terjadi ketakutan setiap Kepala Daerah dalam menggelola anggaran.


"Kita tidak menginginkan Kepala Daerah dan jajaran terkena masalah hukum. Kalau APIP kuat, di pencegahan, pendampingan, pengawasan dan menyelesaikan ketika ada masalah, kecil kemungkinan akan ke APH. Kami mohon Kepala Daerah betul-betul memanfaatkan APIP ini," ujar Tito.


Mendagri Tito menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu tulang punggung, bagi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, seluruh pihak di pemerintahan tingkat daerah menjaganya agar tepat sasaran. 


"Kita punya modal ada APBN dan APBD. Nah, agar penggunaannya efektif dan efisien, Kepala Daerah bersama DPRD masing-masing, harus betul-betul menjaga agar tidak bocor. Selain itu, harus digunakan tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah masing-masing," ujar Mendagri.


Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri Irjen. Pol Tomsi Tohir Balaw menyampaikan, bahwa Rakor ini diisi dengan empat kegiatan utama yakni, penandatanganan nota kesepahaman, launching aplikasi APIP, penandatangan perjanjian kerja sama terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. 


"Kegiatan ini sebagai tindak lanjut hasil rapat Forkopimda se-Indonesia, tanggal 17 Januari 2023 di sentul kemarin. Dimana, Presiden menekankan 8 arahan untuk ditindak lanjuti, yang diikuti secara langsung sebanyak 700 orang dan secara online sebanyak 902 peserta," ujarnya. (F12)