Brimob Bentuk 3 Satuan Kewilayahan Baru, Amankan IKN, Papua hingga Pemilu 2024 -->

Iklan Atas

Brimob Bentuk 3 Satuan Kewilayahan Baru, Amankan IKN, Papua hingga Pemilu 2024

Sabtu, 11 Maret 2023

Foto bersama keluarga besar Korps Brimob Polri usai meresmikan tiga satuan kewilayahan baru. 




JAKARTA - Korps Brimob Polrimeresmikan struktur organisasi baru dan melantik tiga jabatan Komandan Pasukan Brimob I, II dan III. Struktur baru satuan kewilayahan ini guna mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat.


Dalam struktur organisasi baru ini terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah bagian. Pasukan Brimob I wilayah Indonesia Barat akan dipusatkan di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah berada di Kalimantan Timur, sebagaimana dikutip iNews.id.


"Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKNbagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur," ujar Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat (10/3/2023).


Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan bertempat di Papua, khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.


Lebih lanjut, Anang menuturkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi serta mengayomi masyarakat.


"Korps Brimob Polri memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya," kata Anang.


Dengan kemampuan personel yang profesional dan peralatan yang modern, dia menegaskan Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia.


Apalagi kata Anang, Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada menghadapi Pemilu 2024. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya.


"Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi," ucapnya.(*)