Forpi Desak Mantan Kepala DPMPTSP Kota Jogja Segera Dipecat

YOGYAKARTA- Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) mendesak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Nurwidhi Hartana segera dipecat . Dia telah diputus bersalah dalam kasus suapperizinan apartemen Royal Kedhaton Kota Yogakarta.

"Putusan terhadap Nurwidhi Hartana yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berkuatan hukum tetap atau inkracht. Maka harus diberhentikan dengan tidak hormat," ujar Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, Kamis (9/3/2023), sebagaimana dikutip iNews.id.

Kamba mengatakan, merujuk pada pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Jika dicermati soal waktu pemberhentian yang dimaksud, seharusnya sudah dapat ditetapkan (pemecatan) sejak PNS tersebut (Nurwidhi Hartana) diputus bersalah dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Harusnya bisa tanpa perlu menunggu selesai masa menjalani hukuman penjaranya," ujarnya.

Seperti diketahui mantan Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta Nurwidhi Hartana divonis penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta subsidair 4 bulan kurungan. 

Vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menuntut Nurwidhi Hartana selama 4,5 tahun penjara. Selain itu Nurwidhi Hartana juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp185 juta.