Komentar |
| Asisten II Sekretariat Daerah Padang Pariaman berikan sambutan ketika Workshop Penyusunan Draft NOL Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami di Hotel Nan Tongga, Pariaman, Selasa 24 Mei 2023 (foto.ikp) |
Pariaman - Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari berbagai ancaman bencana, hal itu berdasarkan kajian tim ahli secara nasional dan internasional. Padang Pariaman memiliki 10 (sepuluh) resiko bencana dari 11 (sebelas) resiko bencana yang ada.
Hal ini diungkapkan Bupati Padang Pariaman diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Zainil saat membuka secara resmi kegiatan Wokshop Penyusunan Draft NOL Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami, bertempat di Hotel Nan Tongga Pariaman, Selasa (24/5/23)
Zainil mengatakan, Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat dalam penanggulangan bencana daerah. Hal demikian, sebagai wujud komitmen dalam penanggulangan bencana daerah di bawah kepemimpinan Bupati Suhatri Bur dan Wakil Bupati Rahmang.
"Pasangan pimpinan daerah ini mengerahkan seluruh pihak terkait secara bersama-sama turun ke lapangan. Untuk meringankan beban warga terdampak bencana. Seperti bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Padang Pariaman beberapa bulan lalu," tambahnya.
Zainil mengucapkan terima kasih kepada BNPB Pusat yang menunjuk Padang Pariaman sebagai salah satu kabupaten yang wajib memiliki dokumen Kontingensi Gempa Bumi dan Stunami. Sebab, dokumen ini akan menjadi pedoman bagi daerah dalam melakukan Kontingensi bencana gempa bumi dan stunami.
"Rencana Kontingensi merupakan piranti dasar kesiapsiagaan bagi BNPB, juga membangun koordinasi, komitmen dan pengerahan sumberdaya dari berbagai pemangku kepentingan demi pengurangan resiko bencana," terangnya.
Sedangkan Perwakilan BNPB Direktorat Kesiapsiagaan Dianita mengungkapkan, Program Idrip bantuan Bank Dunia ini tidak hanya kegiatan rencana kontingensi saja. Tetapi juga dalam bentuk penyediaan rambu dan jalur evakuasi, serta pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan menjadi lokus nya.
"Dokumen bersama yang dibuat berdasarkan hasil komitmen bersama, maka perlu melibatkan semua OPD dan stakeholder terkait. Dokumen ini nantinya, merupakan milik pemerintah daerah, pada akhirnya menjadi regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati," papar Dianita.
Sebelumnya, Kalaksa BPBD diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaam BPBD Al-Kamar Rahim mengungkapkan, workshop berlangsung selama 3 (tiga) hari denga melibatkan 35 peserta dari berbagai unsur kebencanaan di Padang Pariaman.
"Kita berharap dukungan data dan informasi dari semua pihak dalam penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi ini, agar bisa lebih sempurna" harap Al Kamar.
Dalam workshop ini, juga hadir Kepala BMKG Padang Panjang dan beberapa forum kebencanaan di Padang Pariaman, seperti TNI, Polri, PMI, dan FPRB.(r-saco).