Komentar |
| Direktur utama Pertamina Nicke Widyawati melakukan sidak SPPBE di Pendungan Denpasar untuk memonitor pasokan LPG Subsidi 3 KG di Bali |
Denpasar- Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG Subsidi 3 Kg di wilayah Bali dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian dan Penyaluran Bulk (SPPBE) di Pendungan, Denpasar pada hari Minggu (30/07). Dalam sidak tersebut, Nicke menegaskan akan menindak tegas agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, Nicke juga menyampaikan bahwa stok LPG Subsidi 3 Kg di Bali terpenuhi dengan baik, mulai dari SPPBE hingga ke agen dan pangkalan. Namun, yang perlu diawasi dengan lebih ketat adalah distribusi dari pangkalan ke masyarakat agar terhindar dari kelangkaan.
"Saat sidak, terjadi kejadian menarik dimana kami menemukan pengecer yang mengaku stoknya kosong, padahal lokasinya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Ternyata, selama ini stok LPG Subsidi 3 Kg bukan berasal dari pangkalan resmi, tetapi ada kendaraan yang menyalurkannya ilegal, ini melanggar aturan yang ada. Kita harus saling mengawasi hal ini. Jika masyarakat mengetahui adanya penyimpangan, segera laporkan ke 135," ujar Nicke.
Nicke menjelaskan bahwa penjualan LPG Subsidi 3 Kg yang sesuai dengan alur distribusi akan membantu menjaga harga jual agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
"Secara sistem, pengecer seharusnya mengambil pasokan dari pangkalan dengan harga yang telah ditetapkan oleh daerah. Di Bali, harga LPG Subsidi 3 Kg adalah Rp 18.000. Semua harus mengikuti ini agar suplai tetap terjaga dan harga berada dalam batas aturan," tambahnya.
Lebih lanjut, Nicke menekankan bahwa Pertamina tidak akan segan menindak agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
"Jika ada yang melanggar, stoknya akan dikurangi atau bahkan dihentikan. Kami membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat untuk mengatur penggunaan LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini, agar bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak," tegasnya.
Nicke juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia juga mendorong agar masyarakat segera melakukan registrasi menggunakan KTP agar pengawasan alokasi bisa berjalan lebih efektif dan memastikan penjualan tidak melebihi kuota yang telah ditentukan, serta memberikan prioritas bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut.
"Registrasi di Bali sudah mencapai 94 persen, angka ini termasuk yang tertinggi. Kami berharap dengan adanya registrasi ini, masyarakat lebih mudah untuk membeli dan membantu Pertamina memastikan bahwa LPG Subsidi ini benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak," tandasnya.
Selaku perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina terus berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission pada tahun 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini operasionalnya.(des)