Komentar |
| Demo masyarakat Air Bangis di depan Kantor Gubernur Sumbar. |
Jakarta - Amnesty International Indonesia telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan perlunya evaluasi terhadap proyek strategis nasional yang sedang berlangsung di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Menurut lembaga tersebut, proyek tersebut telah menimbulkan korban dan mengancam hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal.
Lebih lanjut, Amnesty International juga mengkritik sikap represif aparat keamanan terhadap protes damai warga Air Bangis. Sebelumnya, sekitar seribu warga Nagari Air Bangis telah menggelar aksi damai menolak rencana pembangunan proyek strategis nasional di wilayah mereka di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang.
Warga tersebut berpendapat bahwa proyek tersebut dapat mengancam mata pencaharian mereka dan juga mengancam hak-hak mereka terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Akibat dari protes tersebut, aparat keamanan telah memulangkan warga secara paksa dan menangkap 18 orang, termasuk tokoh masyarakat, mahasiswa, dan advokat yang mendampingi masyarakat.
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengungkapkan bahwa respons negara terhadap protes tersebut tampak berlebihan dan terkesan memaksa pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Ia melihat adanya pengabaian terhadap hak dan kebebasan sipil warga.
Hamid juga menyoroti pentingnya mendengarkan kekhawatiran warga Nagari Air Bangis tentang dampak proyek terhadap keberlangsungan hidup mereka. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak boleh diteruskan tanpa persetujuan dan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak.
Amnesty International Indonesia juga memperingatkan agar negara tidak mengulangi kesalahan proyek strategis nasional di masa lalu yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Mereka menyebutkan contoh kasus proyek Bendungan Bener dan pertambangan di Desa Wadas, Jawa Tengah, yang memiliki dampak serupa.
Organisasi ini juga mencatat bahwa dalam periode Januari hingga Juli 2023, telah terjadi 62 kasus serangan terhadap pembela hak asasi manusia dan jurnalis. Intimidasi dan kekerasan tersebut tidak hanya menimpa warga, tetapi juga jurnalis yang mencoba melaporkan peristiwa tersebut.
Amnesty International Indonesia berpendapat bahwa negara harus melakukan penyelidikan yang independen terhadap tindakan represif dan memastikan bahwa proyek strategis nasional tidak diteruskan tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat terdampak.(ab)