Komentar |
| Menteri BUMN Erick Thohir soal merger BUMN galangan kapal. |
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan rencana yang menarik dalam upaya memenuhi kebutuhan kapal di Indonesia. Beberapa perusahaan BUMN di sektor galangan kapal yang berada di bawah naungan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA, akan mengalami penggabungan atau merger. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap permintaan yang semakin meningkat akan kapal di dalam negeri.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan keahlian dalam industri galangan kapal. Ia percaya bahwa dengan menggabungkan beberapa perusahaan, proses produksi dan expertise dalam pembuatan kapal dapat ditingkatkan secara signifikan.
"Holding BUMN Pertahanan, Defend Id, hingga PT Pertamina (Persero) memerlukan kapal untuk operasional bisnisnya. Dengan penggabungan ini, kita akan meningkatkan produksi dan expertise-nya, terutama mengingat kebutuhan akan kapal di industri pertahanan dan Pertamina," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI.
Terdapat tiga perusahaan BUMN galangan kapal yang akan terlibat dalam penggabungan ini dan mereka semua termasuk dalam klaster industri manufaktur (KIM). Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Erick Thohir sebelumnya telah membahas rencana ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI. Ia menjelaskan bahwa penggabungan ini menjadi fokus utama Kementerian BUMN saat ini. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk mewujudkan rencana ambisius ini.
"Ini merupakan prioritas yang akan kita lakukan. Kami akan mengalokasikan dana untuk pengembangan BUMN di berbagai sektor, serta meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko BUMN," ungkapnya.
Selain rencana penggabungan BUMN galangan kapal, pemerintah juga memiliki program lain yang akan dijalankan. Ini mencakup restrukturisasi BUMN di sektor konstruksi, pembentukan Holding BUMN Pertahanan (Defend id), pemantauan proyek-proyek BUMN dalam sektor infrastruktur, pertambangan, pangan, pariwisata, dan sektor lainnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam konsolidasi Holding Danareksa, BUMN di sektor Farmasi, Kehutanan, dan Manufaktur. Selain itu, pengelolaan aset bermasalah di BUMN yang saat ini sedang direstrukturisasi juga akan menjadi bagian dari program ini.(BY)