Komentar
 |
| Moment Penandatanganan Pembahasan APBD-P. (JD) |
Pasbar, fajarsumbar.com- DPRD Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat peripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas jawaban bupati terhadap pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (29/09).
Rapat paripurna tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto, dan dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi beserta OPD, Para anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.
Setelah rapat dibuka, para masing - masing ketua fraksi langsung memaparkan pendapat akhir mereka atas jawaban bupati terhadap pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
Pertama, Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera memberikan beberapa tanggapan, di antaranya memangpresiasi proyeksi bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD 2023. PAD direncanakan bertambah dari Rp 131,060,214,925 menjadi Rp 135,842,878,946 atau bertambah sejumlah 4,782,664,021 (3,65%). Meskipun kenaikan tersebut direncanakan semuanya berasal dari lain- lain PAD yang sah, namun pemerintah daerah diharapkan bisa melakukan optimalisasi pada sumber PAD yang lain. Seperti optimalisasi pada pajak dan retribusi daerah.
Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja daerah dengan kegiatan dan program yang mendesak, dengam mempertimbangkan prioritas dan terutama yang berkenaan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam kegiatan pembangunan fisik yang menjadi kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2023 untuk segera dilaksanakan mengingat waktu yang sudah sempit, demi tercapainya kinerja pemerintah daerah tahun 2023.
Selanjutnya, fraksi Gerindra meminta Pemda
Pasaman Barat, untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang lebih baik lagi. Dan juga meminta pemda supaya kegiatan prioritas, terutama pembangunan fisik, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan untuk kegiatan fisik yang dialihkan agar dapat berkoordinasi dengan unit terkait.
Pemerintah daerah diminta juga agar dapat untuk melaksanakan rehab rumah pasca gempa tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan apabila terkendala pada tahun ini, diminta untuk dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Partai Gerindra juga meminta harus ada sinergi Pemerintah Daerah, DPRD, dan publik
dalam hal pengawasan pengelolaan anggaran, supata terpenuhinya transparansi, serapan yang baik terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Selanjutnya Fraksi Bintang Nasdem meminta Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan APBD-P Tahun anggaran 2023 dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Pemda diharapkan juga untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan capaian PAD karena masih ada beberapa dinas capaian target PAD nya masih dibawah 60% dari target yang telah ditetapkan.
Dalam Rangka penataan pemerintahan Nagari yg telah defenitif, Fraksi Bintang NasDem meminta kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk PERDA, tentang pemilihan Wali Nagari, pemilihan BAMUS Nagari dan perangkat-perangkat Nagari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Bintang NasDem juga meminta agar pemerintah Daerah merasionalisasi kembali THL di beberapa dinas, terutama di satuan polisi pamong praja, karena menurut Fraksi Bintang NasDem THL nya sudah melebihi dari yang seharusnya di butuhkan.
Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah melalui dinas untuk segera menindak lanjuti terkait dengan SK para Pegawai P3K, yang sampai saat ini belum diterbitkan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga meminta untuk dapat melaksanakan monitoring pada bagian administrasi Pembangunan terhadap pelaksanaan kegiatan pada OPD Terkait. serta dapat mengevaluasi laporan pada sistem Simbangda OPD Terkait.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat disarankan juga untuk Dapat memerintahkan kepada dinas lingkungan terkait dengan Rasionalisasi anggaran perubahan, agar segera dilaksanakan seefisien mungkin, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Serta terkait dengan potensi sumber PAD diharapkan kepada Dinas perhubungan untuk tetap mengupayakan seperti PJU Bekerja sama dengan PLN baik materisasi maupun non Materisasi.
Fraksi PDIP uuga nendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, untuk segera mengkoordinasikan terkait dengan jegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang Telah ditetapkan.
Meminta pemda untuk menyampaikan kepada pihak manajemen RSUD Pasaman Barat, untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan pelayanan kepada pasien, maka diharapkan Kepada pihak manajemen segera melakukan pembayaran Anggaran Gaji PTT serta THL tenaga medis, melalui dana Kapitalis BLUD berdasarkan peraturan perundangan yang Berlaku.
Selanjutnta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Memandang Pemeritah daerah untuk dapat merealisaikan Proyeksi Pendapatan Daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang ada diberbagai sektor sebagai sumber PAD secara strategis dan Inovasi guna mengopimalisasi target yang telah ditetapkan, serta mengoptimalisasi segala pungutan Pajak maupu retribusi yang ada dan pengolaan aset aset daerah serta dan BUMD, dan diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat kabupaten Pasaman Barat disektor UMKM menjadi skala prioritas guna mengantisitasi ancaman inflasi.
Fraksi PAN juga memandang Pemerintah Daerah Pasaman Barat dalam APBD Perubahan melakasanakan pembangunan infrastruktur, agar mempertimbangkan skala prioritas dan azas manfaat terhadap masyarakat serta mempertimbangkan adanya pemerataan pembangunan khususnya didaerah terluar (terisolir); serta menbagun kembali infrastruk dan fasilitas umun yang terkena pasca gempa.
Selanjutnha Fraksi Fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat (PPNR) memberikan pandamgan bahwa Bupati Pasaman Barat bersama seluruh OPD diharapkan mampu untuk merealisasikan anggaran yang ada secara efektif dan efisien, melakukan kajian terhadap rencana pembangunan fisik maupun non fisik, agar lebih terarah dan berdampak terhadap masyarakat secara langsung, sehingga rencana yang dibuat dapat dijalankan sesuai dengan harapan.
Bupati Pasaman Barat bersama OPD terkait segera bekerja ekstra dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, jangan hanya berfokus terhadap BUMD semata, retribusi daerah dari berbagai sector sangatlah penting untuk dilaksanakan, retribusi terminal, retribusi parkir dan berbagai macam sumber retribusi sejatinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah namun dengan terlebih dahulu harus menyiapkan regulasinya.
Bupati Pasaman Barat dan OPD terkait harus memperkuat system pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, dimana para petani sering mengeluh mengenai waktu pendistribusiannya yang terkadang tidak tepat waktu, sehingga mengakibatkan para petani secara terpaksa harus membeli pupuk non subsidi karena kebutuhan yang mendesak, disamping itu para pemilik kios pupuk sering menyalahgunakan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak tertentu yang secara regulasi tidak diperbolehkan;
Bupati Pasaman Barat dan OPD terkait agar segera melakukan proteksi terhadap ekosistem hutan khususnya yang berada di daerah hulu sungai, karena maraknya terjadi alih fungsi hutan menjadi kebun ditambah terjadinya pengerukan sungai disektor hilir mengakibatkan terjadinya bencana banjir diberbagai daerah di kabupaten Pasaman Barat.
Terakhir Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Daerah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Mendorong Pemerintah Daerah agar segera mengambil langkah-langkah untuk menyikapi defisit APBD Tahun 2023. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan pemilihan wali nagari.
Meminta Pemerintah Daerah untuk selalu menggali objek pajak dan retirbusi daerah dalam rangka percepatan peningkatan PAD. Fan Agar masing-masing SKPD yang memiliki target PAD untuk meningkatkan kinerja dalam rangka merealisasikan pencapaian target tersebut.
Usai pendapat akhir Fraksi-fraksi di sampaikan, rapan paripurna langsung ditutup dan dilanjutkan dengan foto bersama. Pada hari yang sama juga digelar paripurna jawaban Bupati Pasaman Barat atas pendapan akhir fraksi-fraksi DPRD atas jawaban bupati terhadap pembahasan rancangan perubahan APBD-P Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. (JD)