Komentar |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. |
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong perkembangan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar pertumbuhan berkelanjutan, terutama dengan adanya fundamental ekonomi yang solid di tengah perlambatan ekonomi global.
Meskipun ekonomi global mengalami perlambatan, Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang solid. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai lebih dari 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut, dengan pertumbuhan sebesar 5,17 persen pada kuartal II 2023. Selain itu, tingkat inflasi juga tetap terkendali pada angka 3,17 persen pada Agustus 2023.
"Fundamental ekonomi yang baik ini merupakan modal bagi Indonesia untuk mendorong ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan di masa depan," kata Airlangga di Jakarta pada Selasa (26/9/2023).
Menteri Perekonomian mengungkapkan bahwa Indonesia telah meningkatkan komitmennya terkait Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu dari 29 persen menjadi 31,89 persen pada tahun 2030 dengan usaha domestik, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional. Enhanced NDC ini sejalan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta visi untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060.
"Pencapaian visi ini memerlukan kolaborasi kuat dari berbagai pemangku kepentingan dan memerlukan akses yang lebih baik ke solusi keuangan dan teknologi," ujar Airlangga. Oleh karena itu, Indonesia mengintensifkan kerja sama dengan sektor swasta dan mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund-INA, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan SDG Indonesia One untuk meraih dan membuka proyek-proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan hidup.
Selain itu, APBN juga memberikan prioritas pada proyek-proyek yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan mendukung kegiatan yang ramah lingkungan. Pemerintah juga menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah untuk melacak alokasi anggaran yang berkaitan dengan perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya. Selain itu, Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan terkait penetapan harga karbon melalui perdagangan karbon dan pajak karbon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
"Pagi ini, Presiden Joko Widodo meluncurkan Bursa Karbon Indonesia yang diawasi oleh OJK melalui Bursa Efek Indonesia, dan ini merupakan langkah maju dalam perdagangan karbon yang bersifat sukarela," ungkap Airlangga. Indonesia juga memberikan insentif di sisi permintaan untuk mempercepat adopsi energi baru dan terbarukan serta kendaraan ramah lingkungan, termasuk melalui Peraturan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk kendaraan listrik.
Selanjutnya, dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan, pemerintah memperkuat insentif fiskal dan non-fiskal, serta meluncurkan program mandatori B35 untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan nilai tambah dalam industri sawit.
Airlangga menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga secara regional, di mana Indonesia telah memimpin dalam Kepemimpinan Indonesia untuk ASEAN 2023 dengan kesepakatan untuk membangun Ekosistem Kendaraan Listrik dan mengembangkan ASEAN Carbon Neutrality.(des)