Komentar |
| Suntik mati PLTU terkendala dana |
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka suara terkait kendala pendanaan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Meskipun dana tersedia, Arifin Tasrif mengakui bahwa tantangan ini serupa dengan pendanaan komersil.
"Dana memang ada, tapi hampir mirip dengan pendanaan komersil," ungkapnya dalam wawancara di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (17/11/2023).
Arifin Tasrif menjelaskan bahwa isu ini telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga membahasnya dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.
"Pak Presiden mengajukan pertanyaan serupa kepada Pak Biden. Kita memerlukan sumber dana dengan beban bunga yang memudahkan, tidak seperti pendanaan komersil," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu, menjelaskan bahwa program pensiun dini PLTU batu bara dalam negeri masih menghadapi ketidakpastian dan bersifat kondisional. Pemerintah menunggu kejelasan pendanaan untuk memastikan bahwa program ini tidak mengganggu keandalan sistem ketenagalistrikan dalam negeri.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi, juga menyatakan bahwa investasi untuk program pensiun dini PLTU Batubara masih menunggu kepastian keuangan. Rincian lebih lanjut akan diumumkan pada acara COP-28 atau dalam rapat tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Investasi untuk pensiun dini PLTU masih dalam tahap perencanaan. Rencananya, kita bisa mengumumkannya pada COP 28, tapi semuanya bergantung pada keuangan," ungkapnya, menegaskan bahwa segala keputusan akan mengikuti aturan yang berlaku.(BY)