Komentar |
| Sejumlah rumah di Kota Sawahlunto terdampak bencana longsor dan nyaris amblas di beberapa lokasi. |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat melaporkan sejak hujan deras beberapa pekan terakhir, menjadi pemicu terjadinya longsor, 7 pohon tumbang dan jalan terban di sejumlah lokasi.
Laporan kejadian bencana alam Kota Sawahlunto hingga Senin 8 Januari 2024;
1. Dusun Talao, Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi 3 rumah terdampak tanah longsor.
2. Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah Segar.
3. Dam penahan SMP 1 longsor.
4. Di belakang SMP 2 Kelurahan Durian 1, Kecamatan Barangin dam penahan longsor, jalan taman baru Kandi pohon tumbang.
5. Tanjung Sari, Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah Segar banyak rumah terancam ikut longsor.
6. Sumur Waru Kelurahan Durian 2, Kecamatan Barangin dam penahan longsor menimpa jalan.
7. Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan dam rumah longsor.
8. Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi pohon tumbang.
9. Jalan ke Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang longsor dan pohon tumbang.
10. Simpang Desa Talago Gunung ke Dusun Padang Malintang Kecamatan Barangin jalan tertutup longsoran.
11. Jalan menuju Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin jalan longsor dan amblas.
12. Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang longsor menimpa rumah warga.
13. Desa Bukit Gadang longsor menghantam kamar mandi sebuah rumah.
14. Warung Ketua RW 01 Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin depan kantor Kemenag nyaris longsor.
Kalaksa BPBD Kota Sawahlunto, Dedi Ardona menyebut pihaknya telah melakukan evakuasi terkait pohon tumbang dengan membersihkan material kayu yang menghambat jalan.
Kemudian terkait longsor, telah dilakukan penutupan menggunakan terpal dan telah ditindaklanjuti oleh Pj Walikota Sawahlunto Zefnihan dengan memberikan bantuan sembako untuk tiga rumah yang terdampak bencana di Desa Kumbayau dan Desa Bukit Gadang.
"Kendalanya mungkin tindak lanjut penanganan. Seperti jalan di Desa Talago Gunung yang cukup panjang dan dalam. Kemungkinan Dinas PUPR yang akan mengkajinya. Sementara untuk yang lain-lain, pihak PUPR juga akan memperbaiki kerusakan ringan, seperti di Sumur Waru," sebut Dedi diruang kerjanya.
Dedi menjelaskan, setiap ada akses yang terganggu bencana, pihaknya siap untuk melakukan evakuasi, seperti di Desa Sikalang dengan mengerahkan alat berat untuk membuat saluran air.
"BPBD memang penanganan awalnya untuk sementara. Jadi untuk penanganan lebih lanjut yang permanen, mungkin OPD terkait seperti Dinas PUPR, Perkim dan kalau perlu kita akan meminta bantuan ke pemerintah pusat," sambung Dedi Ardona.
Sejauh ini Tim tangguh BPBD Kota Sawahlunto juga dibantu untuk mengevakuasi dari Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Perkim juga telah turun untuk melakukan survei bagi rumah-rumah yang terdampak bencana.
"Untuk sekarang Kota Sawahlunto berstatus Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan sejak 15 hingga 31 Desember 2023 dan diperpanjang sampai saat ini," terangnya kemudian.
*Pembangunan Berbasis Mitigasi*
Kabib Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Sawahlunto, Dedi Satria menambahkan, 90 persen bencana alam yang terjadi di Kota Sawahlunto disebabkan oleh pengendalian air, sehingga perlunya pembangunan berbasis mitigasi.
"Ketika membangun, jangan lupakan saluran air. Ketika bangun rumah jangan lupakan talangan air," ungkapnya didampingi Kasi Kedaruratan, Asnofaweri.
Dedi Satria menjelaskan, contoh pembangunan berbasis mitigasi, seperti pemotongan bukit agar aman dengan teknis pengerjaan yang sesuai dengan kondisi alam, sehingga tidak rawan longsor.
"Jangan sampai proses pembangunan menjadi pemicu terjadinya bencana. Coba lihat infrastruktur di Kota Sawahlunto selama ini, apakah berbasis mitigasi? Sehingga kalau pola tersebut kita terapkan, maka kita tidak akan rugi dalam melaksanakan pembangunan dan kita dapat meneruskan pembangunan yang berkelanjutan," timpalnya kemudian.
Jadi, jelas Dedi, pembangunan berbasis mitigasi itu dilakukan agar infrastruktur tahan lama dan berkelanjutan serta tidak melulu itu saja yang diperbaiki terus menerus, termasuk juga pembangunan di desa-desa.
"Ada Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa. Itulah gunanya penguatan di desa, karena telah ada regulasi dan acuan serta desa punya anggaran untuk itu. Jadi penanganan bencana lokal desa itu telah bisa dilaksanakan di desa. Dengan terbatasnya anggaran dan personil di BPBD. Maka untuk penanganan bencana kecil-kecil, seperti pohon tumbang telah bisa dilakukan oleh desa," ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menerangkan terkait pembangunan berbasis kebijakan. Contohnya membangun rumah dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu. Seperti membangun rumah yang mestinya berjarak sekitar 3 meter dari pepohonan. Sehingga tidak ada rumah yang tertimpa pohon di kemudian hari.
"Sebelum membangun, telah kita pikirkan mitigasi bebas bencananya. Itulah pembangunan berbasis mitigasi. Termasuk di OPD pelaksana pembangunan di Kota Sawahlunto. Pembangunan gedung, sekolah, jembatan dan jalan harus berbasis mitigasi. Kalau tidak, infrastruktur kita seperti inilah jadinya. Mulai dari jalan nasional, provinsi, kota, desa hingga sentra produksi kian memprihatinkan. Apakah kita telah melaksanakan pembangunan berbasis mitigasi?" tutup Dedi Satria kemudian. (ton)