Komentar |
| Erick Thohir Minta Pertamina Terlibat Megelola Blok Andaman. |
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengutarakan keinginannya agar PT Pertamina ikut terlibat dalam pengelolaan blok migas Andaman. Terdapat potensi sumber gas besar di Blok Andaman yang berlokasi sekitar 100 kilometer di utara Sumatera.
Erick menyampaikan harapannya agar perusahaan Indonesia, PT Pertamina, dapat turut serta dalam pengelolaan potensi gas di Blok Andaman.
"Kita sedang berbicara mengenai kemungkinan keterlibatan Pertamina," ujar Erick setelah pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei, dalam pertemuan tingkat menteri di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Kamis (1/2/2024).
Erick menegaskan bahwa kerjasama, khususnya investasi luar negeri dengan BUMN dari sektor privat, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Namun, kami tidak membatasi investasi luar negeri. BUMN kami juga sama, kami mencari kolaborasi dengan sektor privat luar negeri untuk memajukan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei, mengungkapkan pendapatnya mengenai penemuan cadangan gas alam di Blok Andaman. Dengan penemuan ini, Suhail berharap dapat mendukung Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
"Penemuan ini memberikan harapan untuk masa depan. Kami akan terus mengeksplorasi temuan ini, dan kami berharap dapat menemukan lebih banyak sumber daya yang mendukung ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ucapnya.
Sebagaimana yang diketahui, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy, perusahaan asal UEA, pada akhir tahun 2023 mengumumkan penemuan besar cadangan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dengan potensi lebih dari 6 triliun kaki kubik (TCF). Temuan gas ini berasal dari Sumur Eksplorasi Layaran-1. Wilayah Kerja South Andaman merupakan wilayah kerja migas yang dilelang pada tahun 2018 dan kontrak pengelolaannya ditandatangani oleh Kementerian ESDM dan Mubadala Energy pada Februari 2019 dengan menggunakan mekanisme kontrak gross split.(BY)