Komentar |
| Foto udara penampakan kerusakan lahan pertanian akibat banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar. |
Padang - Direktur Eksekutif Patahan Sumatra Institute (PSI), Ade Edward, menyarankan tiga langkah mitigasi untuk menghadapi bahaya banjir lahar dingin di Gunung Marapi, Sumatera Barat.
"Pertama, pemindahan pemukiman di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Marapi dengan penataan nagari berbasis mitigasi bencana," kata Ade di Padang, Senin.
Kedua, PSI mengusulkan konversi daerah aliran sungai dan sempadan sungai zona rawan banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi menjadi kawasan konservasi, serta buffer zone yang juga berfungsi sebagai peredam ancaman banjir lahar dingin dengan nilai ekonomi tinggi (green economic).
Terakhir, PSI menyarankan pembangunan sabo dam dan infrastruktur pengendalian aliran banjir lahar debris flow yang terencana dengan baik untuk mengurangi risiko banjir lahar Gunung Marapi.
Ade menjelaskan bahwa saran tersebut merupakan hasil dari Deklarasi Padang II, kelanjutan dari Deklarasi Padang I pada tahun 2005 yang membahas mitigasi gempa dan tsunami di Ranah Minang, Sumatera Barat.
Penataan dilakukan dengan memindahkan pemukiman warga yang berada di dalam daerah sempadan sungai rawan banjir lahar ke lokasi lain yang lebih aman di dalam nagari yang sama.
Daerah sempadan sungai yang rawan banjir lahar akan dialihkan menjadi kawasan konservasi produktif dengan menanam jenis vegetasi yang berfungsi sebagai peredam banjir lahar dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (green economic).
"Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar gunung," harap Ade.(des)