Komentar |
| Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Tapera. |
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus anggota Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan pandangannya mengenai partisipasi pegawai swasta dalam program BP Tapera.
Basuki menyatakan bahwa pelaksanaan program Tapera untuk pegawai swasta akan disesuaikan dengan kesiapan masyarakat, namun ditargetkan terlaksana paling lambat pada tahun 2027. Program ini dirancang untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat.
Dia juga mencatat adanya penolakan dari kalangan pekerja dan pengusaha terkait program ini, yang dianggap dapat membebani kedua belah pihak. "Jika permintaan untuk penundaan datang dari DPR atau Ketua MPR, saya telah berbicara dengan Menteri Keuangan, dan kami akan mematuhi keputusan tersebut," kata Basuki di Gedung DPR, Kamis (6/6/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Basuki menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Program Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menggunakan dana dari APBN dengan alokasi mencapai Rp105 triliun. Sementara itu, diperkirakan program Tapera hanya akan mampu mengumpulkan dana sekitar Rp50 triliun dalam periode yang sama.
"Menurut saya pribadi, jika program ini belum siap, mengapa harus terburu-buru?" tambah Basuki.
Basuki juga menyinggung bahwa baik pengusaha maupun pekerja saat ini banyak yang menentang program ini, karena dianggap akan memotong 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% dari penghasilan pengusaha untuk setiap pekerja yang ikut serta. "UU-nya menyatakan wajib, tetapi mereka yang memiliki rumah dapat menarik tabungannya, mungkin kami perlu memperkuat sosialisasi program ini," tutup Menteri Basuki.(BY)