Komentar |
| Sekjen PBB Antonio Guterres memasukkan militer Israel dalam daftar global pelaku pelanggaran terhadap anak-anak. |
New York - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mencantumkan militer Israel dalam laporan global yang menyoroti pelanggaran terhadap hak anak. Laporan tersebut akan diserahkan ke Dewan Keamanan PBB pada tanggal 14 Juni mendatang.
Informasi ini diungkapkan oleh Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan, pada Jumat (7/6/2024), setelah menerima pemberitahuan dari Kantor Sekretaris Jenderal Guterres.
Dalam laporan tahunan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai anak-anak dan konflik bersenjata, Guterres mencakup berbagai kejahatan seperti penghalangan akses ke sekolah dan rumah sakit bagi anak-anak, rekrutmen anak di bawah umur, penculikan, pelecehan seksual, kekerasan yang menyebabkan cacat, dan pembunuhan.
Meskipun belum jelas detail pelanggaran apa yang disebutkan terkait militer Israel, tampaknya terkait dengan konflik di Jalur Gaza, Palestina.
Daftar ini dibagi menjadi dua bagian, yakni pihak yang telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dan yang belum melakukannya.
Laporan tersebut disusun oleh Virginia Gamba, perwakilan khusus Guterres untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Daftar yang dilampirkan dalam laporan bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak.
Sementara itu, Erdan mengomentari bahwa pengambilan keputusan untuk mencantumkan Israel dalam daftar global tersebut sebagai hal yang memalukan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Israel dianggap tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk melindungi anak-anak.
“Saya merasa sangat terkejut dan kecewa dengan keputusan Sekretaris Jenderal yang memalukan ini,” ujar Erdan.
Dia kemudian menyatakan bahwa tentara Israel dianggap sebagai pasukan yang memiliki moralitas tertinggi di dunia. Ironisnya, pernyataan ini datang setelah jumlah korban jiwa di Gaza mencapai lebih dari 36.600 orang, di mana hampir setengah dari mereka adalah anak-anak.
Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel, menambahkan bahwa keputusan ini berpotensi mempengaruhi hubungan Israel dengan PBB.
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, juga menanggapi bahwa keputusan ini menunjukkan PBB sebagai pendukung Hamas. Baginya, tindakan PBB telah memasukkan dirinya sendiri dalam sejarah hitam karena mendukung pihak yang terlibat konflik bersenjata.(des)