Komentar
Pencapaian itu dikemukakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukitinggi, Haris Prayudi, S.KM dalam Forum Komunikasi Semester I Kota Padang Panjang, di balaikota, Senin (10/6).
Forum komunikasi ini dihadiri Plh. Walikota, Dr. Winarno, ME, Plt. Kepala BPKD, Plt. Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial PPKBPPPA, Keapal DPMPTSP, perwakilan Disdukcapil dan undangan terkait lainnya.
"Namun data ini masih perlu validasi. Apakah data ini aktif atau ada warga yang keluar maupun pindah dari Padang Panjang ke daerah lain. Ini sangat perlu kita tinjau dan kita kaji ulang lagi. Sebab kepesertaan JKN-KIS yang ditargetkan secara nasional harus mencapai angka 98 persen karena sudah menjadi program strategis nasional," kata Haris.
Ditambahkan, walau sudah melewati batas ambang yang ditargetkan secara nasional, namun masih perlu dikoreksi lagi. Pihaknya butuh bantuan dari kecamatan dan kelurahan yang ada di Padang Panjang.
"Kita berharap data yang ada di Padang Panjang ini bisa dicocokkan dan semua pihak kerja sama untuk hal ini," harapnya.
Jika data ini sesuai dengan nasional, katanya, kemungkinan besar Padang Panjang akan mendapatkan penghargaan Universal Health Care (UHC). "Jika butuh sosialisasi, kami siap turun dan membantu Padang Panjang," tuturnya.
Plh. Walikota Winarno menyebut terkait data 99,93 persen yang perlu dicocokkan kembali. Pemko siap membantu dan siap bergerak untuk mencocokkan data. "Sehingga kita bisa mendapatkan data riil peserta BPJS Kesehatan di Padang Panjang," katanya.
Pemko juga akan segera laksanakan sosialisasi terkait hal ini, karena data BPJS Kesehatan ini penting untuk divalidkan. "Camat dan lurah segera akan kami kumpulkan untuk pendataan ini," tegasnya. (syam)