Komentar |
| Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. |
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).
Kementerian PUPR telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, serta para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali kota dan Ketua DPRD) dari seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas pencapaian opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan mereka.
“WTP bukanlah sebuah prestasi, tetapi kewajiban kita semua untuk menggunakan APBN/APBD dengan baik. Kita harus sadar bahwa setiap tahun kita pasti diaudit dan diperiksa. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik dan bertanggung jawab,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, kondisi ekonomi global saat ini sedang melambat dan politik global tidak menentu. Meskipun demikian, kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat stabil.
“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah dan taktis, serta mampu memanfaatkan setiap peluang. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang,” lanjutnya.
“Kita tidak boleh terjebak dalam prosedur yang hanya berorientasi pada proses, namun harus berani fokus pada hasil dan manfaat yang dirasakan oleh rakyat,” tambahnya.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural yang sudah berjalan, sinkronisasi regulasi, dan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur.
“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden.
Menteri Basuki turut mengapresiasi tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI yang dinilai sangat transparan dan profesional dalam beberapa tahun terakhir.
“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan persepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit temuan pemeriksaan yang terjadi hanya karena perbedaan persepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliabilitas dan kredibilitas hasil audit BPK,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak 2019.
Dengan pencapaian Kementerian PUPR atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 ini, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya memperbaiki Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
Mendampingi Menteri Basuki dalam acara tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan.(BY)