Komentar |
| Sri Mulyani Siapkan Anggaran untuk Makan Bergizi Gratis. |
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas yang diusung oleh pemerintahan terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, program unggulan tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan oleh tim khusus yang telah dibentuk.
“Untuk program prioritas Presiden terpilih, makanan bergizi gratis dengan anggaran sebesar Rp71 triliun sudah disiapkan. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari tim yang saat ini terus menyempurnakan program ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait RAPBN 2025 yang diadakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).
Sri Mulyani, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis didesain untuk menciptakan generasi anak-anak yang cerdas serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli pemerintah terhadap produk makanan dari UMKM, sehingga stimulus tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.
“Tujuan utama program ini adalah menciptakan anak-anak yang cerdas, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM sehingga ekonomi di daerah bisa bergerak,” jelasnya.
Namun, Sri Mulyani belum memberikan rincian detail terkait alokasi dana sebesar Rp71 triliun untuk program tersebut, termasuk berapa persen anggaran yang akan dialokasikan per anak.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis juga termasuk dalam strategi mesin pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan.
Hal ini telah dimasukkan dalam asumsi makro yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Beberapa mesin pertumbuhan ekonomi lainnya yang akan diandalkan pada tahun 2025 antara lain adalah pembukaan pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, optimalisasi Program Strategi Nasional (PSN), dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).(BY)