Komentar |
| Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang digelar DPMPTSP Tanah Datar, di Emersia Hotel Batusangkar, Rabu (11/9) |
Tanah Datar, fajarsumbar.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Datar menggelar kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Bimtek LKPM Online bagi pelaku usaha sektor Peternakan, yang diadakan di Ballroom Emersia Hotel Batusangkar, Rabu (11/9/2024).
Ketua Pelaksana yang juga Kabid DPMPTSP Muharwan sampaikan, kegiatan ini dibuka Kepala Dinas PMPTSP Syofa Nofa Budianto SH, dengan narasumber Kabid Peternakan Dinas Pertanian Tanah Datar drh. Rocky Martarika dan Kabid Pengendalian Lingkungan Dinas Perkim LH Tanah Datar Busnika Hamidi ST., MT.
"Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku usaha sektor Peternakan se Kabupaten Tanah Datar," sampai Muharwan.
Kadis PMPTSP Syofa Nofa Budianto dalam sambutannya sampaikan, ucapan terima kasih kepada narasumber dan para pelaku usaha yang sedang berkenan hadir pada kegiatan ini, melalui kegiatan ini kita bisa berbagi informasi tentang perizinan berusaha dan kebijakan tentang pengelolaan usaha peternakan.
Kadis katakan, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Tanah Datar membaik dan mencapai pertumbuhan sebesar 3,27% dan berlanjut pada Tahun 2022 menjadi 4,16%, serta di tahun 2023 menjadi 4,44%.
"Namun harus kita ketahui bersama, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dimana Peternakan menjadi bagiannya masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi di Tanah Datar," ujarnya.
Syofa Nofa Budianto tambahkan, kegiatan ini sangat strategis bagi pelaku usaha, agar bisa melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik, yang mengacu kepada aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah punya kewajiban memberikan fasilitasi percepatan berusaha dan mendorong pelaku usaha taat dengan aturan yang ada.
"Dengan aturan yang ada saat ini proses perizinan lebih cepat, mudah dan transparan. Izin usaha tertentu bisa diterbitkan Mandiri melalui smartphone masing-masing pelaku usaha. Pemerintah Daerah juga siap membantu, karena kita sudah punya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang cukup presentatif," pungkas Kadis DPMPTSP. (F12)