Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Jadi Ketua Umum ISEI. |
Jakarta - Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI), kembali dipercaya sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk periode 2024-2027. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam Kongres ISEI.
"Dalam Kongres ini, secara aklamasi musyawarah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Umum periode 2024-2027," kata Perry dalam konferensi pers yang dikutip dari Antara, Jumat (20/9/2024).
Perry menyampaikan apresiasinya kepada para pengurus yang telah berperan aktif dalam memajukan ISEI. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
ISEI, lanjut Perry, akan terus menjalankan peran pentingnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi.
Pada Kongres ISEI XXII 2024 ini, ISEI mengusulkan agar hilirisasi pangan dijadikan sebagai salah satu strategi utama dalam transformasi ekonomi Indonesia.
Ada tiga alasan utama mengapa hilirisasi pangan dianggap penting.
Pertama, hilirisasi pangan dapat meningkatkan lapangan kerja secara signifikan. Kedua, strategi ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta menjaga stabilitas harga. Ketiga, hilirisasi pangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menambah nilai pada komoditas lokal.
“Strategi hilirisasi pangan di Indonesia dapat diterapkan secara bertahap,” kata Perry dalam sambutannya di Kongres tersebut.
Untuk jangka pendek, Perry menjelaskan bahwa fokus utama dapat diarahkan pada komoditas yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja, seperti beras, cabai, bawang merah, dan ikan.
Sementara itu, pada jangka menengah dan panjang, hilirisasi akan diarahkan pada komoditas yang berpotensi mengurangi defisit transaksi berjalan, seperti rumput laut, sawit, dan tebu.
Perry menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung oleh sejumlah strategi kunci lainnya, termasuk penguatan kelembagaan perdagangan, kebijakan daerah, serta strategi pembiayaan.(BY)