Komentar |
| Penjabat Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya ketika meinja persiapan Mal Pelayanan Publik. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Kota Padang Panjang dalam waktu dekat akan punya Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya di bekas gedung Kantor Bappeda yang berada di pusat kota, sehingga mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan.
Senin (2/9) progres MPP itu ditinjau Penjabat (Pj) Walikota Sonny Budaya Putra bersama Pj Sekdako Dr. Winarno.
Mal Pelayanan Publik ini status berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Di tempat itu nantinya akan berlangsung kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi. Ini merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
“MPP menyediakan berbagai layanan publik. Tidak hanya layanan PTSP seperti yang selama ini dilakukan, tetapi juga layanan publik dari instansi vertikal, pemerintah provinsi, BUMN dan BUMD. Penyelenggaraan MPP ini akan dikoordinir DPMPTSP selaku pengelola MPP,” kata Kepala DPMPTSP, Fhandy Ramadhona, S.STP, MM saat mendampingi Pj Walikota Sonny meninjau progres MPP.
Kehadiran MPP ini, kata Fhandy juga ditujukan untuk menarik investor karena dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Pihak yang ingin bergabung dengan MPP diwajibkan membuat nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) terkait pemanfaatan sumber daya, penggunaan ruang dalam gedung, serta sarana dan prasarana.
“Semoga MPP dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha,” jelas Fhandy.
Di samping berkeliling di ruangan pelayanan MPP dan meninjau fasilitas penunjang, Sonny menginstruksikan MPP ini untuk segera diresmikan, sehingga dapat mempermudah pengurusan baik di bidang pelayanan ataupun perizinan.
Sonny menuturkan, pembangunan MPP ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik. Masyarakat tidak perlu mendatangi kantor pemberi layanan masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara terpusat di MPP dengan cepat, mudah, murah dan tanpa biaya.
"Manfaat MPP ini sangat banyak, karena ini akan memberikan pelayanan, baik itu OPD-OPD terkait, maupun instansi vertikal. Jadi masyarakat tidak perlu ke tempat masing-masing OPD, tetapi langsung ke MPP," tuturnya.
Harapannya, semoga keberadaan MPP nanti semakin bagus. Semua pelayanan bisa dilakukan cepat, mudah, murah, tanpa biaya kalau memang tidak berbiaya, dan satu pintu.
Sonny berharap agar MPP secepatnya diselesaikan sehingga tempat ini segera dapat digunakan untuk pelayanan administrasi bagi masyarakat. Inilah upaya Pemerintah hadir untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar mudah dijangkau serta terpusat.
Instansi yang akan beroperasi di MPP di antaranya instansi vertikal seperti Kantor Kementerian Agama, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Kejaksaan Negeri dan Polres Padang Panjang.
Sedangkan untuk instansi di lingkungan pemerintah kota di antaranya DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Untuk BUMN/BUMD, ada Bank Nagari dan PDAM, serta instansi milik pemerintah provinsi seperti Samsat. (syam)