Komentar |
| Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Kementerian Perumahan. |
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa rencana pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan mendatang akan membantu penanganan backlog perumahan di Indonesia secara lebih fokus.
"Karena backlog-nya masih banyak, sekitar sembilan juta unit rumah, jadi dengan adanya kementerian perumahan saya kira akan lebih baik, sehingga lebih terfokus," kata Basuki di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (11/9/2024).
Menurut Basuki, rencana pembentukan kementerian perumahan dalam pemerintahan baru juga bisa mendukung target program tiga juta rumah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
"Itu merupakan langkah yang bagus menurut saya, karena presiden terpilih memiliki program untuk membangun tiga juta rumah per tahun, baik di perkotaan maupun pedesaan. Jadi dengan adanya kementerian khusus perumahan, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan lebih fokus lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk membangun tiga juta rumah, yaitu masing-masing satu juta unit di pedesaan, perkotaan, dan daerah pesisir.
Program pembangunan rumah ini menjadi bagian dari rencana besar yang disusun bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.
Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu komponen penting dari strategi ini adalah pemberian makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia.
Sementara itu, Kementerian PUPR mencatat bahwa hingga akhir Juli 2024, pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) telah mencapai 617.622 unit, atau sekitar 59,23 persen dari target nasional.
PSR sendiri adalah inisiatif percepatan pembangunan perumahan melalui kerjasama antara pemerintah dan pihak pengembang, guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Program tersebut pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah, dengan total pencapaian dari 2015 hingga 2023 sebanyak 9.206.379 unit rumah.(BY)