Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Sejak 24 Oktober 2024, sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan reses perorangan untuk masa sidang I tahun 2024/2025. Dalam agenda reses ini, para anggota dewan dari delapan daerah pemilihan (dapil) menyerap aspirasi masyarakat di wilayah mereka masing-masing untuk diupayakan menjadi program pembangunan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, turut aktif dalam kegiatan ini dengan menggelar reses di dapilnya, Sumbar I, yakni Kota Padang, pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Muhidi menerima berbagai masukan dari komunitas-komunitas di Kota Padang yang mengusulkan perlunya regulasi daerah untuk mengatasi masalah sosial.
Beberapa komunitas menyoroti isu sosial, seperti meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah dan maraknya fenomena LGBT. Perwakilan dari Komunitas Baaman berharap adanya peraturan daerah (perda) yang komprehensif guna menanggulangi permasalahan sosial tersebut. Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk serius menangani pengangguran yang semakin meningkat, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi.
Komunitas lain mengangkat persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan Kambang-Muara Labuah yang dinilai penting untuk mendukung perekonomian daerah. Juprizal, seorang tokoh masyarakat di Kota Padang, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan wadah pembinaan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah sosial dan membina generasi muda agar lebih berperan dalam menjaga lingkungan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhidi menyatakan bahwa pihaknya akan menjadikan masukan dari reses ini sebagai acuan dalam menyusun program kerja. DPRD Sumbar, katanya, siap berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menghadirkan solusi bagi pembangunan dan permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. (ab)