Komentar |
| ilustrasi |
Gaza - Pasukan Israel meningkatkan serangan mereka di sekitar Kamp Jabalia, Gaza Utara, pada Senin (14/10). Tim medis Palestina melaporkan bahwa serangan tersebut menyebabkan 10 orang tewas yang sedang mengantri di pusat distribusi bantuan makanan.
Selain itu, 40 warga lainnya, termasuk perempuan dan anak-anak, mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Tim kesehatan menyatakan bahwa pasukan Israel juga memerintahkan warga untuk mengungsi dari kamp tersebut, sementara serangan darat di wilayah itu terus berlanjut.
Operasi darat Israel di Gaza Utara sudah berlangsung selama 10 hari, didukung oleh serangan udara. Tanpa henti, pasukan Israel terus melancarkan serangan di wilayah yang telah hancur selama setahun terakhir.
Lebih dari 400 ribu warga sipil masih terjebak di Gaza Utara, tidak dapat berpindah ke arah selatan. Mereka khawatir jika mengikuti perintah untuk mengungsi, mereka tidak akan bisa kembali ke rumah mereka.
"Kami diserang dari udara dan darat, tanpa henti selama seminggu terakhir. Mereka ingin kami pergi, mereka ingin menghukum kami karena menolak meninggalkan rumah," ujar Marwa (26), dikutip dari Reuters.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa militer Israel tampaknya berupaya memisahkan Gaza Utara sepenuhnya dari Jalur Gaza lainnya.
“Pemutusan Gaza Utara menimbulkan kekhawatiran bahwa Israel tidak bermaksud mengizinkan warga sipil kembali ke rumah mereka,” kata PBB dalam pernyataannya.
“Seruan berulang agar semua warga Palestina meninggalkan Gaza Utara menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi pemindahan paksa skala besar,” tambah pernyataan tersebut.
PBB menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan bagi warga yang masih berada di Jabalia, sekitar 50 ribu orang. Sementara itu, sumur air, toko roti, fasilitas medis, dan tempat penampungan di wilayah tersebut telah ditutup.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam serangan Israel yang telah menewaskan banyak warga sipil dalam intensifikasi operasi militer di Gaza Utara.
“Dia (Guterres) sangat mendesak semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum humaniter internasional dan menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi setiap saat,” kata juru bicaranya, Stephane Dujarric, kepada media. (des*)