DPRD Sumbar Dorong Sinergi dengan PPUKM Ranah Minang untuk Perkuat Ekonomi Daerah -->

Iklan Cawako Sawahlunto

DPRD Sumbar Dorong Sinergi dengan PPUKM Ranah Minang untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Sabtu, 16 November 2024

 

.


Padang, fajarsumbar.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menerima kunjungan silaturahmi dari Persaudaraan Pengusaha Kecil Menengah (PPUKM) Ranah Minang di ruang rapat khusus kantor DPRD Sumbar, Sabtu (16/11/2024). 


Kunjungan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pelaku usaha kecil menengah (UKM) dengan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.


Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menyampaikan apresiasinya terhadap peran strategis yang dimainkan PPUKM Ranah Minang dalam menggerakkan roda perekonomian lokal.


“PPUKM Ranah Minang adalah motor penggerak perekonomian rakyat. Kami sangat mengapresiasi langkah mereka dalam memberdayakan pelaku UKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujar Muhidi.


Diskusi turut membahas sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UKM, seperti kendala regulasi, akses permodalan, hingga kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Muhidi menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan tersebut.


Sementara itu, perwakilan PPUKM Ranah Minang mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan perhatian yang diberikan DPRD Sumbar terhadap pengembangan UKM.


“Kami berharap dukungan ini terus berlanjut sehingga UKM di Sumbar bisa tumbuh lebih kuat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” kata perwakilan PPUKM.


Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk menggali peluang kerja sama dan solusi yang dapat mengakselerasi pertumbuhan UKM sebagai tulang punggung ekonomi Sumatera Barat.


“Kami optimis, dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan PPUKM Ranah Minang, perekonomian Sumbar akan semakin maju dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Muhidi.


Langkah ini diharapkan menjadi awal dari kemitraan yang lebih kokoh antara pemerintah daerah dan sektor usaha kecil menengah dalam menciptakan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)