Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) turut serta dalam Rapat Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan sampah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Danish Environmental Protection Agency (DEPA) di Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Rapat yang berlangsung di Grand Mercure Kebayoran Lama ini dihadiri oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR), Dr. Ir. Erasukma Munaf, ST, MM, MT, yang mewakili Gubernur Sumbar. Erasukma Munaf hadir bersama jajaran terkait dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sampah di tingkat daerah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis BLUD, yang memberikan fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan profesionalitas kelembagaan berdasarkan praktik bisnis yang sehat,” ujar Erasukma Munaf melalui keterangan resminya, Kamis (5/12/2024).
Dinas BMCKTR menjelaskan bahwa penerapan BLUD tidak hanya menawarkan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, tetapi juga memperkuat manajerial lembaga dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Sistem ini diharapkan mampu menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan tentang pentingnya BLUD untuk pengelolaan sampah, yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan lingkungan dan pembangunan ekonomi daerah.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama DEPA turut memfasilitasi kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kolaboratif untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Indonesia.
“Kerja sama dengan pihak internasional, seperti DEPA, menjadi langkah penting untuk menyelaraskan strategi pengelolaan sampah dengan standar global. Ini sekaligus memperkuat komitmen kita terhadap keberlanjutan lingkungan,” tambah Erasukma Munaf.
Pemprov Sumbar berharap penerapan sistem BLUD dalam pengelolaan sampah dapat segera diimplementasikan di daerah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. (adpsb)