Komentar |
| Massa BEM SI saat menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' |
Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' dengan puncaknya yang akan berlangsung di Jakarta.
"Kami telah mengeluarkan instruksi bahwa akan ada aksi terpusat di Jakarta pada Kamis mendatang sebagai respons terhadap tuntutan yang belum ditanggapi oleh pemerintah," ujar Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).
Herianto menjelaskan bahwa demonstrasi yang akan digelar pada 20 Februari merupakan puncak dari rangkaian aksi 'Indonesia Gelap'. Massa dari berbagai daerah juga dipastikan hadir untuk berpartisipasi.
"Kami belum bisa memastikan jumlah peserta aksi karena pada Rabu (19/2) masih akan ada rapat teknis terkait persiapan di lapangan," tambahnya.
Aksi ini disebut sebagai puncak kekecewaan mahasiswa terhadap sikap pemerintah yang belum merespons tuntutan mereka, terutama setelah demonstrasi yang berlangsung pada Senin (17/2) tidak membuahkan hasil.
"Saat tidak ada tanggapan dari pemerintah terkait tuntutan yang telah kami sampaikan, maka ini menjadi puncak kemarahan mahasiswa," tegas Herianto.
Sebelumnya, aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membacakan 13 tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Bagas Wisnu, selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak sekaligus Jenderal Lapangan Aksi. Ia mendesak agar pemerintah segera memenuhi tuntutan tersebut.
"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai persoalan yang kami angkat. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia," ungkap Bagas di hadapan para peserta aksi.
Berikut 13 tuntutan yang diajukan oleh massa aksi:
- Wujudkan pendidikan gratis yang berbasis ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemotongan anggaran pendidikan.
- Hentikan proyek strategis nasional yang bermasalah dan realisasikan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kebebasan akademik di kampus.
- Hapuskan peran ganda ABRI dalam sektor sipil demi menjaga demokrasi.
- Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat guna melindungi hak tanah dan kebudayaan mereka.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi total program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
- Wujudkan pencairan tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
- Mendesak Presiden menerbitkan Perppu untuk mempercepat pemberantasan korupsi dan perampasan aset.
- Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai berpotensi memperkuat impunitas aparat.
- Lakukan efisiensi dan perombakan dalam Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan anggaran.
- Batalkan revisi Tata Tertib DPR yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
- Laksanakan reformasi total terhadap institusi kepolisian guna menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Aksi ini menjadi seruan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(des*)