![]() |
Dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN. |
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima sejumlah apresiasi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025).
Apresiasi tersebut diberikan atas keberhasilan kementerian dalam menjalankan berbagai program pada tahun 2024 dan dalam periode 100 hari kerja. Beberapa pencapaian utama yang disorot antara lain penanganan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan rasa terima kasih dan memberikan penghargaan tinggi atas berbagai pencapaian Kementerian ATR/BPN.
“Kami sangat menghargai paparan sembilan program 100 hari kerja Menteri yang menunjukkan hasil yang sangat baik, serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, juga menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan anggaran tahun 2024.
Beberapa program, kata Heri, bahkan berhasil melebihi target yang ditetapkan, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang melampaui 100 persen.
“Kami mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan adanya optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ujarnya.
Keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam menangani kasus sertifikasi di kawasan pagar laut juga mendapat pujian dari Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR RI. “Kami mengapresiasi langkah tegas Menteri yang membatalkan beberapa alas hak yang bermasalah,” tambahnya.
Menanggapi apresiasi yang diberikan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja maksimal dengan menjaga transparansi.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan ini secara terbuka dan jelas, agar tidak berkembang menjadi isu liar yang dapat meresahkan masyarakat,” kata Nusron Wahid.
Dengan dukungan penuh dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja serta mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam rapat ini, hadir secara langsung Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia dan jajaran lainnya mengikuti rapat secara daring.(des*)