FGD PSEL, Menko AHY Tekankan Netralitas dan Prioritaskan Penanganan Sampah -->

Iklan Muba

FGD PSEL, Menko AHY Tekankan Netralitas dan Prioritaskan Penanganan Sampah

Minggu, 27 April 2025
Menko AHY Bahas Pengelolaan Sampah.


Jakarta – Permasalahan sampah di kawasan perkotaan Indonesia masih menjadi tantangan serius. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, volume sampah harian terus meningkat, menuntut solusi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencari jalan keluar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Koordinasi Infrastruktur Dasar mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama sejumlah Pemerintah Daerah.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah sampah nasional. Saat menutup FGD tersebut, AHY menekankan bahwa pemerintah harus bersikap netral, tidak memihak teknologi atau instansi tertentu.

“Selama prosesnya, kita melihat banyak kemajuan. Pemerintah harus melihat permasalahan ini secara utuh, bukan membatasi diri pada satu teknologi atau institusi,” ujar AHY, Sabtu (26/4/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa meski banyak pihak tertarik pada proyek waste to energy, fokus utama tetap harus pada pengurangan dan penanganan sampah, bukan sekadar mengejar keuntungan bisnis.

“Memang isu ini mengundang minat banyak kalangan, namun kita harus mendasari semua inisiatif dengan tujuan utama, yaitu pengelolaan dan pengurangan sampah," tegasnya.

Sebagai contoh, AHY menyebutkan PSEL Benowo di Surabaya. Meski menggunakan teknologi gasifikasi yang tingkat efektivitasnya hanya sekitar 40%—lebih rendah dibandingkan insinerator yang mencapai 80-90%—proyek ini tetap dianggap memberikan dampak nyata.

“Minimal ada langkah nyata yang sudah dilakukan. Ini tetap menjadi solusi atas permasalahan,” kata AHY.

Ia berharap hasil diskusi dalam FGD ini bisa dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan konkret, yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden, sehingga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan terkait.

“Saya ingin FGD ini tidak berhenti hanya dalam forum. Harus ada policy paper dan rekomendasi kebijakan nyata yang bisa kita dorong bersama-sama,” lanjut AHY.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 69 juta ton sampah setiap tahun, atau rata-rata 0,7 kilogram per orang per hari.

Menurut Rachmat, FGD ini menjadi momen penting untuk menggali pengalaman dari pelaksana di lapangan, mengidentifikasi akar permasalahan secara jujur, dan menyusun langkah-langkah perbaikan, mulai dari sisi regulasi, kelembagaan, pembiayaan, hingga aspek teknis.

"FGD ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi menjadi ruang strategis untuk membangun pemahaman bersama dan merumuskan solusi konkret," tegas Rachmat.(BY)