Pariaman – Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelayanan Pertanahan yang digelar di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat pada hari Senin (28/4/2025). Rapat ini berlangsung bersamaan dengan kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ke Provinsi Sumatera Barat.
Mulyadi mengungkapkan bahwa rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Sumatera Barat.
“Beberapa isu penting yang dibahas dalam rakor ini meliputi sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa pertanahan, reforma agraria, penanganan masalah tumpang tindih lahan, serta penegakan terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak memenuhi kewajiban sosialnya,” ujar Mulyadi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Menteri ATR/BPN juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengusulan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) oleh pemerintah daerah, serta percepatan sertifikasi tanah wakaf.
“Rakor ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program pertanahan, sehingga memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat di Sumatera Barat,” tambah Mulyadi.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Kepala BPN Wilayah Sumbar, Teddi Guspriadi, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, kepala BPN kabupaten/kota, dan berbagai unsur terkait lainnya.(des*)