Wamen Ossy; Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keberlanjutan Masyarakat -->

Iklan Muba

Wamen Ossy; Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keberlanjutan Masyarakat

Senin, 28 April 2025

 

.


Tangerang Selatan, fajarsumbar.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa dalam setiap proses pengadaan tanah yang dilakukan, fokus utama harus pada keberlanjutan kehidupan masyarakat yang terdampak. 


Menurutnya, pengadaan tanah tidak hanya sekadar urusan administratif lahan, tetapi juga merupakan bagian dari memastikan kehidupan masyarakat yang tergusur tetap layak dan bermartabat.


Dalam acara Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, yang berlangsung di Tangerang Selatan pada Kamis (24/04/2025), Wamen Ossy menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama bagi mereka yang kehilangan tanah untuk kepentingan pembangunan. "Pembangunan memang penting, tetapi kita harus selalu memastikan bahwa masyarakat yang terdampak tetap dapat melanjutkan hidup mereka dengan baik," ujarnya.


Ia juga mengingatkan bahwa pengadaan tanah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. "Setiap proses pengadaan tanah harus menjadi awal bagi kehidupan yang lebih baik, bukan hanya sekadar penyelesaian masalah lahan," tegas Wamen Ossy.


Lebih lanjut, Wamen Ossy mengungkapkan bahwa keberlanjutan masyarakat pasca-penyerahan tanah harus dipastikan dengan adanya mekanisme yang mendukung transisi yang mulus. Hal ini mencakup aspek pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial, serta jaminan kehidupan yang layak bagi warga yang terkena dampak.


Melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, Wamen Ossy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Ke depan, ia menekankan bahwa setiap kebijakan pengadaan tanah harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.


"Dalam menjalankan pembangunan, kita harus memperhatikan bukan hanya keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat," tandas Wamen Ossy. Dengan kebijakan ini, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif yang merata, tanpa meninggalkan mereka yang terdampak.(*)