Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa perang melawan narkoba tak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum. Ia menyerukan perlunya strategi berbasis kearifan lokal untuk membendung peredaran narkoba yang kini semakin masif, bahkan menyasar anak-anak.
"Peredaran narkoba sudah menyasar semua kalangan. Ini tak bisa hanya ditindak dengan cara represif. Harus ada pendekatan preventif berbasis budaya dan sosial," ujar Mahyeldi dalam forum diskusi pimpinan daerah se-Sumbar yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (6/5/2025).
Salah satu bentuk konkret pendekatan tersebut, menurut Mahyeldi, adalah program Nagari Hub—sebuah inisiatif yang mendorong penguatan peran nagari sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
"Nagari punya potensi sosial dan budaya yang besar. Kita hidupkan kembali semangat kolektif masyarakat untuk menjaga generasi muda dari bahaya narkoba," lanjutnya.
Mahyeldi menambahkan, pendekatan ini tak hanya membangun kesadaran kolektif, tapi juga memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengintervensi masalah sejak dini di lingkup komunitas masing-masing.
Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta mengungkapkan data mencengangkan. Hingga April 2025, tercatat 388 kasus penyalahgunaan narkotika di Sumbar, melibatkan 499 pelaku, terdiri dari 479 laki-laki dan 20 perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
"Kami tidak main-main. Peredaran narkoba sudah begitu sistematis dan menyusup ke berbagai wilayah, terutama perbatasan. Ada 523 titik rawan narkoba yang kami petakan dan terus dipantau," tegas Kapolda.
Ia menyebut, pemberantasan narkoba di Sumbar harus dilakukan dengan sinergi total antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat.
Dalam forum diskusi tersebut, hadir jajaran Forkopimda Sumbar, kepala instansi vertikal seperti BNNP Sumbar dan Kanwil Pemasyarakatan, serta bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar. Selain itu, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kapolres dari berbagai daerah, serta pemuka agama dan adat turut serta memberikan masukan.
Forum ini tidak sekadar ajang seremoni, tetapi menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan, dan merumuskan strategi kolaboratif ke depan.
Ketua BNNP Sumbar dalam forum tersebut juga menggarisbawahi pentingnya program berbasis komunitas seperti Nagari Bersinar (Bersih dari Narkoba), yang terbukti efektif di beberapa daerah dalam mengurangi angka penyalahgunaan.
Ia mendorong agar Nagari Hub tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar diintegrasikan dengan program-program nyata yang melibatkan tokoh adat, ninik mamak, pemuda, dan kaum perempuan dalam edukasi dan pengawasan sosial.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan terus memfasilitasi penguatan kapasitas nagari, termasuk dukungan anggaran, pelatihan, dan kemitraan dengan lembaga terkait.
"Dengan kekuatan budaya dan kekerabatan yang kita miliki, Sumbar seharusnya bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba," kata Mahyeldi menutup diskusi.
Sumbar, dengan struktur sosial yang masih kuat dan basis adat yang kokoh, diyakini bisa menjadi model penguatan masyarakat dalam melawan narkoba—selama semua pihak berjalan selaras dan serius dalam tindakan nyata.(adpsb/nov)