Bukittinggi – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengungkapkan harapannya agar pengelolaan satuan pendidikan tingkat SMA dapat kembali menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat II. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan pendidikan di Kota Bukittinggi.
“Kami menginginkan agar kewenangan untuk mengelola SMA dikembalikan ke pemerintah daerah. Sebenarnya, tidak ada masalah jika dikelola oleh pemerintah provinsi selama semuanya berjalan lancar. Namun, dalam kenyataannya, kami masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan pendidikan, terutama di Bukittinggi,” ujar Ramlan Nurmatias, pada Sabtu (3/5).
Wali Kota Ramlan menjelaskan bahwa tantangan yang dimaksud meliputi isu terkait anggaran daerah dan proses penerimaan peserta didik baru. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengelolaan pendidikan tingkat SMA sebaiknya kembali di tangan pemerintah daerah.
“Pada kondisi saat ini, kami tidak dapat menganggarkan dana dari APBD untuk mendukung pengembangan sekolah, seperti kebutuhan ruang kelas yang semakin meningkat. Selain itu, masalah dalam penerimaan siswa baru yang seharusnya lebih mengutamakan warga kota juga menjadi kendala. Sekolah di daerah tentunya lebih memahami kebutuhan dan kondisi lokal,” lanjutnya.
Ramlan juga menyampaikan bahwa isu ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat, baik dalam pertemuan di Magelang pada bulan Februari lalu, maupun saat APEKSI 2025 yang diselenggarakan di Bukittinggi sebagai tuan rumah.
“Kurikulum boleh mengikuti kebijakan pemerintah pusat, tetapi jika kewenangan berada di tangan pemerintah daerah, saya yakin pelaksanaannya akan lebih efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ramlan memaparkan beberapa program unggulan di bidang pendidikan yang akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2025/2026. Program tersebut antara lain meliputi pemberian seragam sekolah gratis, angkutan kota (angkot) gratis untuk pelajar SMP dan SMA, dukungan untuk peningkatan kualitas guru, serta lanjutan pembangunan SDN 08 Campagi Ipuah, SDN 05 Tarok Dipo, dan SD di Kubu Tanjuang, serta mushala di setiap sekolah.
“Pemerintah Kota Bukittinggi terus berkomitmen mendukung pendidikan sebagai program prioritas, sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sebagai agen perubahan, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang adil dan makmur,” tutup Ramlan.(des*)