Komentar |
| Ilustrasi |
Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025. Bantuan yang dimaksud mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan proses verifikasi dan validasi data secara menyeluruh. Hasilnya ditemukan adanya ketidaktepatan data penerima bantuan.
"Dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan, terdapat lebih dari 1,9 juta data yang tergolong dalam *inclusion error*, yakni mereka yang seharusnya tidak menerima bantuan namun selama ini tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, ada pula *exclusion error*, yaitu masyarakat yang layak mendapat bantuan tetapi belum terdata," jelas Gus Ipul dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia menegaskan bahwa verifikasi ini dilakukan untuk memastikan agar penyaluran bansos benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Ke depannya, pembaruan data akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan guna menjaga akurasi dan ketepatan sasaran.
Dari jumlah 1,9 juta KPM yang dikeluarkan dari daftar penerima, sebanyak 616.367 di antaranya merupakan penerima PKH, sementara 1.286.066 sisanya adalah penerima BPNT. Gus Ipul menambahkan, penghapusan ini diperkirakan dapat menghemat anggaran negara antara Rp14,4 triliun hingga Rp17,9 triliun.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sekitar 45 persen penyaluran bantuan PKH dan sembako selama ini tidak tepat sasaran. “Kami menemukan bahwa hampir separuh dari penyaluran bantuan tidak menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, sejak awal Presiden telah menginstruksikan agar dilakukan konsolidasi dan perbaikan data, yang kini menjadi tanggung jawab BPS dan seluruh jajaran terkait,” pungkasnya.(des*)