Dinas Pariwisata Padang Lampaui Target PAD 123%

Padang — Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang yang berhasil memenuhi bahkan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025.

Meski demikian, Rachmad juga menyoroti keras beberapa OPD yang belum menunjukkan kinerja maksimal dalam pencapaian target PAD.

Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang berlangsung Selasa (8/7/2025), ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.

“Kami mendorong Wali Kota Padang, Fadly Amran, agar segera mengambil langkah konkret terhadap OPD yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pengumpulan PAD,” tegas Rachmad, legislator dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur).

Ia juga menyarankan agar Pemko lebih serius mengintegrasikan teknologi dan sistem digital dalam rangka meningkatkan efisiensi serta capaian PAD secara keseluruhan.

Capaian dan Catatan Kritis

Rachmad mengungkapkan bahwa secara umum realisasi PAD Kota Padang per 8 Juli 2025 sudah cukup baik, yakni sebesar Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target Rp894,3 miliar. Namun, sejumlah OPD yang diharapkan menjadi kontributor utama justru masih menunjukkan performa di bawah ekspektasi.

“Kalau kinerja beberapa OPD tersebut bisa ditingkatkan, tentu total capaian PAD kita bisa jauh lebih baik. Kami berharap enam bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Tiga OPD Masih Di Bawah 40 Persen

Berdasarkan data resmi Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, terdapat tiga OPD yang menjadi sorotan karena realisasinya masih di bawah 40 persen dari target APBD tahun berjalan.

Pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) dengan target PAD sebesar Rp3,39 miliar, baru merealisasikan Rp1,25 miliar atau 36,88 persen. Pendapatan Dishub sebagian besar bersumber dari retribusi parkir, lokasi khusus parkir, dan layanan mobil derek.

Kedua, Dinas Perdagangan (Disdag), hanya mencatat realisasi Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar atau 24,43 persen. Minimnya pencapaian ini diduga akibat belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta jasa penyedotan kakus.

Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjadi OPD dengan capaian terendah. Dari target Rp64,3 miliar, baru terealisasi Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen. PAD DLH sebagian besar bersumber dari retribusi persampahan dan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti PDAM.

OPD Berkinerja Baik Layak Dicontoh

Sebaliknya, Rachmad mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan kinerja luar biasa. Dinas Pariwisata, misalnya, berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan capaian Rp495 juta atau 123,75 persen.

Tak hanya itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mencatat kinerja hampir sempurna dengan realisasi sebesar 99,5 persen dari target Rp34 miliar.

“Kinerja OPD yang baik ini perlu dijadikan contoh oleh OPD lainnya, terutama dalam menyusun strategi dan mengoptimalkan potensi PAD dari berbagai lini layanan dan aset daerah,” ujar Rachmad.

Dorongan Transformasi Digital

Dalam kesempatan tersebut, Rachmad menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kunci perbaikan tata kelola PAD. Ia mendorong seluruh OPD untuk mempercepat digitalisasi, mulai dari sistem pemungutan, pencatatan, hingga pelaporan agar proses lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas,” tegasnya.

DPRD Kota Padang berharap evaluasi ini bisa menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam mengejar target PAD pada semester kedua. Harapannya, keberhasilan ini akan menopang kelanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang modern, bersih, dan kompetitif di masa depan.(des*)