Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyatakan optimisme terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Keyakinan itu didasarkan pada kinerja dan capaian program yang tengah digenjot sepanjang 2025.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025). Dalam pertemuan itu, Pudji didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Menurut Pudji, kunci pencapaian target PNBP di tahun depan terletak pada penyelesaian seluruh program prioritas yang sedang berjalan tahun ini. Ia menegaskan bahwa jajarannya akan bekerja keras dan konsisten guna memastikan target tersebut bisa tercapai secara optimal.
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada (kebijakan, red), karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,” ujar Pudji kepada awak media usai rapat.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat reformasi birokrasi, dan mengoptimalkan sistem digitalisasi dalam tata kelola pertanahan, sebagai bagian dari upaya mendongkrak penerimaan negara.
Selain itu, koordinasi antarunit kerja dan sinergi lintas lembaga juga terus diperkuat agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri ATR/BPN untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
Pudji juga menyinggung pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, dalam menciptakan kebijakan yang mendukung tercapainya target PNBP, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penguatan anggaran.
“Semua ini perlu sinergi dan kerja sama lintas sektor. PNBP bukan semata angka, tapi representasi dari pelayanan publik yang efektif dan efisien,” tuturnya.
Rapat bersama Banggar DPR RI tersebut juga menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk melaporkan capaian serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tahun berjalan, sekaligus menjelaskan arah kebijakan dan proyeksi fiskal untuk tahun 2026.(*)